Info Aneka Ragam

Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

2012-01-29T09:19:00.000-08:00

LATAR BELAKANG

proses terjadinya pancasila dapat di badakan menjadi dua yaitu: asala mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Adapun pengrtian asal mula tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asal Mula Langsung

Pengertian asal mula secara ilmiah filsafati di bedakan menjadi empat yaitu: causa materialis, causa formalis, causa efficient.

Adapun rincian asal mual langsung Pancasila menurut Notonegora adalah sebagai berikut :

a. Asal mula bahan (causa materialis)

Asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri karena Pancasila di gali dari nilai-nilai, adapt-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari hari bangsa Indonesia.

b. Asal mula bentuk (causa formalis)

Hal ini di maksudkan bagaimana asal mula bentu atau bagaimana bentuk Pancasila itu di rumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. maka asal mula bentuk Pancasila adalah ; Soekarno bersama-sam denagn Drs. Moh Hatta serta anggota BPUPKI lainya merumuskan dan membahas pancasila terutama hubungan bentuk,rumusan dan nama Pancasila.

c. Asal mula karya (causa efficient)

Asala mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar negarayang satu. Adapun asal mula krya adalah PPKI sebagai pembentuk Negara dan atas dasar pembentuk Negara tang mengesahkan Pncasila menjadi dasar Negara yang sah, setelah melakukan pembahasan baik yang di lakuakan oleh BPUPKU , Panitia Sembilan.

2. Asal mula tidak langsung

Asal mula tidak langsung pancasila bila dirinci adalah sebagai berikut:

a. unsur unsure Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat Negara. Nilai-nilainya yaitu nilai keuhanan, niali kemanusiaan, nilai persatuan, niali kerakyatan, niali keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara.

b. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, yang berupa nilai-nilai adapt istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

c. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai “Kausa materialis” atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas ,dapat membeikan gambaran pada kita bahwa pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk Negara.

A. ARTI IDEOLOGI TERBUKA

Ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “... terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya“.

B. FAKTOR PENDORONG KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA

Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.

b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya.

c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.

d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai keadaan dan nilai praktis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma - norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah. Karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental (Staatsfundamentealnorm). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

C. BATAS-BATAS KETERBUKAAN IDEOLOGI PANCASILA

Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut :

a. Stabilitas nasional yang dinamis.

b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.

c. Mencegah berkembangnya paham liberal.

d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat.

e. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

PENDIDIKAN SENI TENTANG PERKEMBANGAN SENI RUPA INDONESIA

2012-01-29T09:10:00.000-08:00

PERKEMBANGAN SENI RUPA INDONESIA

A. Sifat – Sifat Umum Seni Rupa Indonesia
1. Bersifat tradisional/statis
Dengan adanya kebudayaan agraris mengarah pada bentuk kesenian yang berpegang pada suatu kaidah yang turun temurun
2. Bersifat Progresif
Dengan adanya kebudayaan maritim. Kesenian Indonesia sering dipengaruhi kebudayaan luar yang kemudian di padukan dan dikembangkan sehingga menjadi milik bangsa Indonesia sendiri
3. Bersifat Kebinekaan
Indonesia terdiri dari beberapa daerah dengan keadaan lingkungan dan alam yang berbeda, sehingga melahirkan bentuk ungkapan seni yang beraneka ragam
4. Bersifat Seni Kerajinan
Dengan kekayaan alam Indonesia yang menghasilkan bermacam – macam bahan untuk membuat kerajinan
5. Bersifat Non Realis
Dengan latar belakang agama asli yang primitif berpengaruh pada ungkapan seni yang selalu bersifat perlambangan / simbolisme

B. Seni Rupa Prasejarah Indonesia
Jaman prasejarah (Prehistory) adalah jaman sebelum ditemukan sumber – sumber atau dokumen – dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia. Latar belakang kebudayaannya berasal dari kebudayaan Indonesia yang disebarkan oleh bangsa Melayu Tua dan Melayu Muda. Agama asli pada waktu itu animisme dan dinamisme yang melahirkan bentuk kesenian sebagai media upacara (bersifat simbolisme)
Jaman prasejarah Indonesia terbagi atas: Jaman Batu dan Jaman Logam

1. Seni Rupa Jaman Batu
Jaman batu terbagi lagi menjadi: jaman batu tua (Palaeolithikum), jaman batu menengah (Mesolithikum), Jaman batu muda (Neolithikum), kemudian berkembang kesenian dari batu di jaman logam disebut jaman megalithikum (Batu Besar)
Peninggalan – peninggalannya yaitu:
a. Seni Bangunan
Manusia phaleolithikum belum meiliki tempat tinggal tetap, mereka hidup mengembara (nomaden) dan berburu atau mengumpulkan makanan (food gathering) tanda – tanda adanya karya seni rupa dimulai dari jaman Mesolithikum. Mereka sudah memiliki tempat tinggal di goa – goa. Seperti goa yang ditemukan di di Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. Juga berupa rumah – rumah panggung di tepi pantai, dengan bukti – bukti seperti yang ditemukan di pantai Sumatera Timur berupa bukit – bukit kerang (Klokkenmodinger) sebagai sisa – sisa sampah dapur para nelayan
Kemudian jaman Neolithikum, manusia sudah bisa bercocok tanah dan berternak (food producting) serta bertempat tinggal tinggal di rumah – rumah kayu / bambu
Pada jaman megalithikum banyak menghasilkan bangunan – bangunan dari batu yang berukuran besar untuk keperluan upacara agama, seperti punden, dolmen, sarkofaq, meja batu dll
b. Seni Patung
Seni patung berkembang pada jaman Neolithikum, berupa patung – patung nenek moyang dan patung penolak bala, bergaya non realistis, terbuat dari kayu atau batu. Kemudian jaman megalithikum banyak itemukan patung – patung berukuran besar bergaya statis monumental dan dinamis piktural
c. Seni Lukis
Dari jaman Mesolithikum ditemukan lukisan – lukisan yang dibuat pada dinding gua seperti lukisan goa di Sulawesi Selatan dan Pantai Selatan Irian Jaya. Tujuan lukisan untuk keperluan magis dan ritual, seperti adegang perburuan binatang lambang nenek moyang dan cap jari. Kemudian pada jaman neolithikum dan megalithikum, lukisan diterapkan pada bangunan – bangunan dan benda – benda kerajinan sebagai hiasan ornamentik (motif geometris atau motif perlambang)

2. Seni Rupa Jaman Logam
Jaman logam di Indonesia dikenal sebagai jaman perunggu, Karena banyak ditemukan benda – benda kerajinan dari bahan perunggu seperti ganderang, kapak, bejana, patung dan perhiasan, karya seni tersebut dibuat dengan teknik mengecor (mencetak) yang dikenal dengan 2 teknik mencetak:
1) Bivalve, ialah teknik mengecor yang bisaa di ualng berulang
2) Acire Perdue, ialah teknim mengecor yang hany satu kali pakai (tidak bisa diulang)

C. Seni Rupa Indonesia Hindu
Kebudayaan Hindu berasal dari India yang menyebar di Indonesia sekitar abad pertama Masehi melalui kegiatan perdagangan, agama dan politik. Pusat perkembangannya di Jawa, Bali dan Sumatra yang kemudian bercampur (akulturasi) dengan kebudayaan asli Indonesia (kebudayaan istana dan feodal). Prose akulturasi kebudayan India dan Indonesia berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu yang lama, yaitu dengan proses:
a. Proses peniruan (imitasi)
b. Proses Penyesuaian (adaptasi)
c. Proses Penguasaan (kreasi)

1. Ciri – Ciri Seni rupa Indonesia Hindu
a. Bersifat Peodal, yaitu kesenian berpusat di istana sebagai medi pengabdian Raja (kultus Raja)
b. Bersifat Sakral, yaitu kesenian sebagai media upacara agama
c. Bersifat Konvensional, yaitu kesenian yang bertolak pada suatu pedoman pada sumber hukum agama (Silfasastra)
d. Hasil akulturasi kebudayaan India dengan indonesia

2. Karya Seni Rupa Indonesia Hindu
a. Seni Bangunan:
1) Bangunan Candi
Candi berasala dari kata “Candika” yang berarti nama salah satu Dewa kematian (Dugra). Karenanya candi selalu dihubungkan dengan mnumen untuk memuliakan Raja yang meninggal contohnya candi Kidal untuk memuliakan Raja Anusapati, selain itu candi pula berfungsi sebagai:
- Candi Stupa: didirikan sebagai lambang Budha, contoh candi Borobudur
- Candi Pintu Gerbang: didirikan sebagai gapura atau pintu masuk, contohnya candi Bajang Ratu
- Candi Balai Kambang / Tirta: didirikan didekat / ditengah kolam, contoh candi Belahan
- Candi Pertapaan: didirikan di lereng – lereng tempat Raja bertapa, contohnya candi Jalatunda
- Candi Vihara: didirikan untuk tempat para pendeta bersemedhi contohnya candi Sari
Struktur bangunan candi terdiri dari 3 bagian
- Kaki candi adalah bagian dasar sekaligus membentuk denahnya (berbentuk segi empat, ujur sangkar atau segi 20)
- Tubuh candi. Terdapat kamar – kamar tempat arca atau patung
- Atap candi: berbentuk limas an, bermahkota stupa, lingga, ratna atau amalaka
Bangunan candi ada yang berdiri sendiri ada pula yang kelompok. Ada dua system dalam pengelempokan candi, yaitu:
- Sistem Konsentris (hasil pengaruh dari India) yaitu induk candi berada di tengah – tengah anak – anak candi, contohnya kelompok candi lorojongrang dan prambanan
- System membelakangi (hasil kreasi asli Indonesia )yaitu induk candi berada di belakang anak – anak candi, contohnya candi penataran
2) Bangunan pura
Pura adalah bangunan tempat Dewa atau arwah leluhur yang banyak didirikan di Bali. Pura merupakan komplek bangunan yang disusun terdiri dari tiga halaman pengaruh dari candi penataran yaitu:
- Halaman depan terdapat balai pertemuan
- Halaman tengah terdapat balai saji
- Halaman belakang terdapat; meru, padmasana, dan rumah Dewa
Seluruh bangunan dikelilingi dinding keliling dengan pintu gerbangnya ada yang berpintu / bertutup (kori agung) ada yang terbuka ( candi bentar)
- Pura agung, didirikan di komplek istana
- Pura gunung, didirikan di lereng gunung tempat bersemedhi
- Pura subak, didirikan di daerah pesawahan
- Pura laut, didirikan di tepi pantai
3) Bangunan Puri
Puri adalah bangunan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat keagamaan. Bangunan – bangunan yang terdapat di komplek puri antara lain: Tempat kepala keluarga (Semanggen), tempat upacara meratakan gigi (Balain Munde) dsb
b. Seni patung Hindu Budha
Patung dalam agama Hindu merupakan hasil perwujudan dari Raja dengan Dewa penitisnya. Orang Hindu percaya adanya Trimurti: Dewa Brahma Wisnu dan Siwa. Untuk membedakan mereka setiap patung diberi atribut keDewaan (laksana/ciri), misalnya patung Brahma laksananya berkepala empat, bertangan empat dan kendaraanhya (wahana) hangsa). Sedangkan pada patung wisnu laksananya adalah para mahkotanya terdapat bulan sabit, dan tengkorak, kendaraannya lembu, (nadi) dsb
Dalam agama Budha bisaa dipatungkan adalah sang Budha, Dhyani Budha, Dhyani Bodhidattwa dan Dewi Tara. Setiap patung Budha memiliki tanda – tanda kesucian, yaitu:
- Rambut ikal dan berjenggot (ashnisha)
- Diantara keningnya terdapat titik (urna)
- Telinganya panjang (lamba-karnapasa)
- Terdapat juga kerutan di leher
- Memakai jubah sanghati
c. Seni hias Hindu Budha
Bentuk bangunan candi sebenarnya hasil tiruan dari gunung Mahameru yang dianggap suci sebagai tempatnya para Dewa
Oleh sebab itu Candi selalu diberi hiasan sesuai dengan suasana alam pegunungan, yaitu dengan motif flora dan fauna serta mahluk azaib. Bentuk hiasan candi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1) Hiasan Arsitektural ialah hiasan bersifat 3 dimensional yang membentuk struktur bangunan candi, contohnya:
- Hiasan mahkota pada atap candi
- Hisana menara sudut pada setiap candi
- Hiasan motif kala (Banaspati) pada bagian atas pintu
- Hiasan makara, simbar filaster,dll
1) Hiasan bidang ialah hiasan bersifat dua dimensional yang terdapat pada dinding / bidang candi, contohnya
- Hiasan dengan cerita, candi Hindu ialah Mahabarata dan Ramayana: sedangkan pada candi Budha adalah Jataka, Lalitapistara
- Hiasan flora dan fauna
- Hiasan pola geometris
- Hiasan makhluk khayangan

3. Kronologis Sejarah Seni rupa Hindu Budha
a. Seni rupa Jawa Hindu periode Jawa Tengah, terbagi atas:
1) Jaman Wangsa Sanjaya
Candi – candi hanya didirikan di daerah pegunungan. Seni patungnya merupakan perwujudan antara manusia dengan binatang (lembu atau garuda)
2) Jaman Wangsa Syailendra
Peninggalan candinya : kelompok Candi Prambanan, Kelompok Candi Sewu, Candi Borobudurm, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Mendut Dan Kelompok Candi Plaosan
Seni patungnya bersifat Budhis, contohnya patung Budha dan Budhisatwa di Candi Borobudur
b. Seni rupa Jawa Hindu periode Jawa Timur, terbagi atas:
1) Jaman Peralihan
Pada seni bangunannya sudah meperlihatkan tanda – tanda gaya seni jawa timur seperti tampak pada Candi Belahan yaitu pada perubahan kaki candi yang bertingkat dan atapnya yang makin tinggi. Kemudian pada seni patungnya dudah tidak lagi memperlihatkan tradisi India, tetapi sudah diterapkan proposisi Indonesia seperti pada patung Airlangga
2) Jaman Singasari
Pada seni bangunannya sudah benar – benar meperlihatkan gaya seni Jawa Timur baik pada struktur candi maupun pada hiasannya, contohnya: candi singosari, candi kidal, dan candi jago. Seni patungnya bergaya Klasisistis yang bertolak dari gaya seni Jawa Tengah, hanya seni patung singosari lebih lebih halus pahatannya dan lebih kaya dengan hiasan contohnya patung Prajnaparamita, Bhairawa dan Ganesha.
3) Jaman Majapahit
Candi – candi Majapahit sebagian besar sudah tidak utuh lagi karena terbuat dari batu bata, perbedaan dengan candi di Jawa Tengah yang terbuat dari batu kali / andhesit peninggalan candinya: kelompok candi Penataran, Candi Bajangratu, candi Surowono, candi Triwulan dll
Kemudian pada seni patungnya sudah tidak lagi memperlihatkan gaya klasik Jawa Tengah, melainkan gaya magis monumental yang lebih menonjolkan tradisi Indonesia seperti tampak pada raut muka, pakaian batik dan perhiasan khas Indonesia. Selain patung dari batu juga dikelan patung realistic dari Terakotta (tanah liat) hasil pengaruh darin Campa dan China, contohnya patung wajah Gajah Mada
c. Seni Rupa Bali Hindu
Di Bali jarang ditemukan candi sebab masyarakatnya tidak mengenal Kultus Raja. Seni bangunan utama di Bali adalah Pura dan Puri. Pura sebagai bangunan suci tetapi di dalamnya tidak terdapat patung perwujudan Dewa karena masyarakat Bali tidak mengenal an-Iconis yaitu tidak mengebal patung sebagai objek pemujaan, adapun patung hanya sebagai hiasan saja

4. Perbedaan Gaya Seni Jawa Tengah Dengan Jawa Timur
a. Perbedaan struktur bangunan candi
- Candi Jateng terbuat dari batu adhesit, sedangkan di Jatim terbuat dari batu bata
- Candi Jateng bentuknya tambun, sedangkan di Jatim bentuknya ramping
- Kaki candi Jateng tidak berundak sedangkan di Jatim berundak
- Atap candi Jateng pendek, sedangkan di Jatim lebih tinggi
- Kumpulan candi di Jateng dengan system konsentris, sedangkan di Jatim dengan system membelakangi
b. Perbedaan pada seni patungnya
- Patung – patung di Jateng hanya sebagai perwujudan Dewa/Raja sedangkan di Jatim ada pula perwujudan manusia bisaa
- Seni patung Jateng bergaya simbolis realistis, sedangkan di Jatim jaman Singasari bergaya klasisitis dan jaman Majapahit bergaya magis monumental
- Prambandala (lingkaran kesaktian) pada patung Jateng terdapat pada bagian belakang kepala, sedangkan di Jatim terdapat di bagian belakang seluruh tubuh menyerupai lidah api
- Pakaian Raja / Dewa pada seni patung Jateng masih dipengaruhi tradisi India, sedangkan di Jatim khas Indonesia seperti pakaian batik, selendang dan ikat kepala
c. Perbedaan hiasan candi
- Hiasan adegan cerita pada candi Jateng bergala realis, sedangkan di Jatim bergaya Wayang (distorsi)
- Adegan cerita pada candi Jateng hanya tentang Mahabarata dan Ramayana, sedangkan di Jatim ada pula adegan cerita asli Indonesia, misalnya cerita Panji
- Motif hias pada candi di Jateng bersifat Hindu dan Budha sedangkan di Jatim ada pula hias asli Indonesia sperti motif penawakan dan gunungan serta perlambangan
- Hiasan pada candi di Jatim lebih padat dan dipusatkan pada seni Cina seperti motif awan dan batu karang

D. Seni Rupa Indonesia Islam
Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 7 M oleh para pedagang dari India, Persia dan Cina. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekligus memperkenalkan kebudayaannya masing – masing, maka timbul akulturasi kebudayaan
Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana – istana sebagai media pengabdian kepada para penguasa (Raja/Sultan) kemudian dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para walipun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan, misalnya da’wah Islam disampaikan dengan media seni wayang

1. Ciri – Ciri Seni Rupa Indonesia Islam
a. Bersifat feodal, yaitu kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada Raja / sultan
b. Bersumber dari kesenian pra Islam (seni prasejarah dan seni Hindu Budha)
c. Berperan
2. Karya Seni Rupa Indonesia Islam
a. Seni Bangunan
1. Mesjid
Pengaruh hindu tampak pada bagian atas mesjid yang berbentuk limas bersusun ganjil (seperti atap Balai Pertemuan Hindu Bali), contohnya atap mesjid Agung Demak dan Mesjid Agung Banten
2. Istana
Istana / keraton berfungsi sebagai tempat tinggal Raja, pusat pemerintahan. Pusat kegiatan agama dan budaya. Komplek istana bisaanya didirikan di pusat kota yang dikelilingi oleh dinding keliling dan parit pertahanan.
3. Makam
Arsitektur makam orang muslimin di Indonesia merupakan hasil pengaruh dari tradisi non muslim. Pengaruh seni prasejarah tampak pada bentuk makam seperti punden berundak. Sedangkan pengaruh hindu tampak pada nisannya yang diberi hiasan motif gunungan atau motif kala makara. Adapun pengaruh dari Gujarat India yaitu pada makam yang beratap sungkup
b. Seni Kaligrafi
Seni kaligrafi atau seni khat adalah seni tulisan indah. Dalam kesenian Islam menggunakan bahasa arab. Sebagai bentuk simbolis dari rangkaian ayat – ayat suci Al – Qur’an. Berdasarkan fungsinya seni kaligrafi dibedakan menjadi, yaitu:
1) Kaligrafi terapan berfungsi sebagai dekorasi / hiasan
2) Kaligrafi piktural berfungsi sebagai pembentuk gambar
3) Kaligrafi ekspresi berfungsi sebagai media ungkapan perasaan seperti kaligrafi karya AD. Pireus dan Ahmad Sadeli
c. Seni Hias
Seni hias islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis, maka untuk penyamarannya dibuatkan stilasinya (digayakan) atau diformasi (disederhanakan) dengan bentuk tumbuh – tumbuhan

E. Seni Rupa Indonesi Modern
Istilah “modern” dalam seni rupa Indonesia yaitu betuk dan perwujudan seni yang terjadi akibat dari pengaruh kaidah seni Barat / Eropa. Dalam perkembangannya sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan
1. Masa Perintis
Dimulai dari prestasi Raden Saleh Syarif Bustaman (1807 – 1880), seorang seniman Indonesia yang belajar kesenian di eropa dan sekembalinya di Indonesia ia menyebarkan hasil pendidikannya. Kemudian Raden Saleh dikukuhkan sebagai bapak perintis seni lukisan modern
2. Masa seni lukis Indonesia jelita / moek (1920 – 1938)
Ditandai dengan hadirnya sekelompok pelukis barat yaitu Rudolf Bonnet, Walter Spies, Arie Smite, R. Locatelli dan lain – lain. Ada beberapa pelukis Indonesia yang mengikuti kaidah / teknik ini antara lain: Abdulah Sr, Pirngadi, Basuki Abdullah, Wakidi dan Wahid Somantri
3. Masa PERSAGI (1938 – 1942)
PERSAGI (Peraturan Ahli Gambar Indonesia) didirikan tahun 1938 di Jakarta yang diketuai oleh Agus Jaya Suminta dan sekreTarisnya S. Sujoyono, seangkan anggotanya Ramli, Abdul Salam, Otto Jaya S, Tutur, Emira Sunarsa (pelukis wanita pertama Indonesia) PERSAGI bertujuan agar para seniman Indonesia dapat menciptakan karya seni yang kreatif dan berkepribadan Indonesia
4. Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945)
Pada jaman Jepang para seniman Indonesia disediakan wadah pada balai kebudayaan Keimin Bunka Shidoso. Para seniman yang aktif ialah: Agus Jaya, Otto Jaya, Zaini, Kusnadi dll. Kemudian pada tahun 1945 berdiri lembaga kesenian dibawah naungan POETRA (Pusat tenaga Rakyat) oleh empat sekawan: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan KH. Mansur
5. Masa Sesudah Kemerdekaan (1945 – 1950)
Pada masa ini seniman banyak teroragisir dalam kelompok – kelompok diantaranya:
Sanggar seni rupa masyarakat di Yogyakarta oleh Affandi, Seniman Indonesia Muda (SIM) di Madiun, oleh S. Sujiono, Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) Djajengasmoro, Himpunan Budaya Surakarta (HBS) dll
6. Masa Pendidikan Seni Rupa Melalui Pendidikan Formal
Pada tahun 1950 di Yogyakarta berdiri ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) yang sekarang namanya menjadi STSRI (Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia) yang dipelopori oleh RJ. Katamsi, kemudian di Bandung berdiri Perguruan Tinggi Guru Gambar (sekarang menjadi Jurusan Seni Rupa ITB) yang dipelopori oleh Prof. Syafe Sumarja. Selanjutnya LPKJ (Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta) disusul dengan jurusan – jurusan di setiap IKIP Negeri bahkan sekarag pada tingat SLTA
7. Masa Seni Rupa Baru Indonesia
Pada tahun 1974 muncul para seniman Muda baik yang berpendidikan formal maupun otodidak, seperti Jim Supangkat, S. Priaka, Harsono, Dede Eri Supria, Munni Ardhi, Nyoman Nuarta, dll

F. Aliran – Aliran Seni Lukis
Aliran seni lukis muncul di eropa pada abd ke 19 yang dipengaruhi oleh pesatya perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Penemuan teori – teori baru itu kemudian dijadikan kaidah seni yang berlaku dalam ikatan kelompok pendukungnya, maka lahirlah suatu aliran atau faham dalam seni:
1. Kalsisisme, cirinya: Objek lukisan seperti dibuat – buat dekoratif, berkesan indah dan elok. Tokohnya: Watteau, Ringaud, Viee Lebrun, Fragnorad dan Marisot Boucher
2. Neoklasisisme, cirinya objek lukisan sekitar lingungan istana dan tokoh agama, bersifat intelektual dan akademis. Semua bentuk dibatasi dengan garis nyata, berkesan tenang dan agung. Pelopornya Louis Davis kemudian dilanjutkan oleh Ingres
3. Romantisme, cirinya: bertemakan tentang cerita yang dahsyat atau kegemilangan sejarah dan peristiwa yang menggugah perasaan, emosional kaya dengan warna dan kontras cahaya, kesan gerak lebih menonjol bahkan melebihi kejadian sebenarnya. Tokohnya: Teodore Gericault, Delaxroix, Cemille Corot, Rouseau. Millet dll
4. Realisme, cirinya: mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dengan objek lukisan tentang rakyat jelata, kemiskinan atau kepahitan hidup, penderitaan dan kesibukan – kesibukan, tokohnya Gustave Courbet dan George Hendrik Breitner
5. Naturalisme, cirinya: melukis objek alam / pemandangan secara visual (forografis) tanpa ada penafsiran lain. Pelukisnya; Rudolf Bonnet, Le Mayeur, R. Locatelli dab Albercth Durer
6. Improsionisme, cirinya: melukis kesan alam secara langsung dan cepat berdasarkan kaidah hukum cahaya, garis kontur / blabar dan kaya dengan warna, pelukisnya : Claude Monet, Degas, Pisarro dll
7. Pointilisme, cirinya: melukis dengan teknik bintik – bintik kecil untuk menampilkan efek cahaya dan warna, pelukisnya Seurat
8. Ekspresionisme, cirinya : hasil ungkapan emosi dan perasaan objeknya menyimpang dari bentuk alam, spontanitas dan kecepatan dalam melukis dana menggunakan warna secara murni. Pelopornya ialah Vincent, Van Gogh dan para pengikutnya: Emil Nolde, Karl Scmidt dan Mondesohn
9. Kubisme, ada dua jenis yaitu Kubisme Analitis cirinya objek lukisan menyerupai susunan balok / kubus yang berkesan 3 dimensi, dan kubisme sintesis cirinya objek lukisan menyerupai susunan bidang trasparan yang berkesan 2 dimensi. Pelukisnya Pablo Picasso, George Braque, Jan Gris, dan Fernand Leger
10. Futurisme, cirinya: menampilkan kesan gerak pada objek dengan cara pengulangan bentuk yang berubah - rubah arah. Pelukisnya: G. Balla, Severini, dan Carlo Carra
11. Abstrak, cirinya melukis hasil ungkapan batin yang tidak ada identifikasinya di dunia nyata dengan mempergunakan kesatuan garis, bidang, warna dan unsur seni rupa lainnya. Pelukisnya : Wassily Kadinsky, Piet Mondrin dan Malevich
12. Dadaisme, cirinya: lukisan seperti kekanak – kekanakan, nihilistic, naïf, lucu, menolak hukum seni dan keindahan. Pelopornya Paul Klee
13. Surrealisme, cirinya: objek lukisan tampak aneh dan asing seolah – olah hanya terdapat di alam impian , pelukisnya Salvador dali, Marc Ghagall Joan Miro dll.
14. Pop Art, cirinya: berkesan seolah – olah sindiran, karikatur, humor dan apa adanya dari objek aa saja dapat ditampilkan walaupun tidak lajim dalam karya seni, senimannya Tom Waselman, Cristo dan lain – lain
15. Optical Art, cirinya: termasuk seni non objektif dengan menampilkan bentuk – bentuk geometris atau garis – garis yang diulang secara teratur rapih dan terperinci dengan warna – warna cemerlang pelukisnya: Jackson Pollok, William de Kooning dan Andy Warhol

MAKALAH ILMU PENDIDIKAN TENTANG BELAJAR DAN PEMBELAJARAN METODE BASED LEARNING

2012-01-29T09:07:00.000-08:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kegiatan pembelajaran di sekolah adalah kegiatan pendidikan pada umumnya, yang menjadikan siswa menuju keadaan yang lebih baik. Pendidikan dalam hal ini sekolah tidak dapat lepas dari peran guru sebagai fasilitator dalam penyampaian materi. Profesionalisme seorang guru sangatlah dibutuhkan guna terciptanya suasana proses belajar mengajar yang efisien dan efektif dalam pengembangan siswa yang memiliki kemampuan beragam. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilakau kearah yang lebih baik.
Pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran yang artinya sebelum siswa belajar harus melalui sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari hari yang masalahnya bersifat tertutup dan terbuka.Oleh karena itu pada proses pembelajaran guru perlu meningkatkan kemampuan menjadi guru professional dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan mengajar sehingga siswa dapat maksimal walaupun dalam kenyataannya guru-guru di Indonesia sebagian besar masih mempertahankan metode-metode pembelajaran lama. Kemampuan guru sebagai salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dimana guru merupakan elemen di sekolah yang secara langsung dan aktif bersinggungan dengan siswa, kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan mengajar dengan menerapkan model pembelajarn yan tepat, efisien dan efektif.
Menurut UNESCO: “learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together “ siswa bukan hanya duduk diam dan mendengarkan. Siswa harus diberdayakan agar siswa mau serta mampu berbuat untuk memperkaya pengelaman belajar (learning to do ). Interaksi siswa dengan lingkungannya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan yang berkaitan dengan dunia sekitarnya (learning to know). Interaksi tersebut diharapkan siswa dapat membangun jati diri (learning to be). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok yang bervariasi akan membentuk kepribadian untuk memahami kebersamaan, bersikap toleransi terhadap teman (learning to live together). Untuk mencapai tujuan yang diatas dibutuhkan metode pengajaran yang sesuai, salah satunya adalah metode pembelajaran Based Learning. Based Learning adalah suatu metode pembelajaran kooperatif berdasarkan pada prinsip penggunaan permasalahan sebagai titik awal untuk penggadaan pengetahuan baru. Pendekatan pemecahan masalah ini menempatkan guru sebagai fasilitator dimana kegiatan belajar mengajar akan dititik beratkan pada keaktifan siswa, kegiatan belajar ini dapat mengasah kemampuan siswa dalam memahami konsep, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengemukakan gagasan atau ide dan mampu bekerjasama. Proses pembelajaran yang mengikut sertakan siswa secara aktif secara individu maupun kelompok, akan lebih bermakna karena dalam proses pembelajaran siswa mempunyai lebih banyak pengalaman. Dengan pembelajaran dengan metode pembelajaran Based Learning siswa akan lebih kreatif.

B. Tujuan
Dengan strategi pembelajaran baru ini, diharapkan adanya perubahan dari:
1. Mengingat atau menghafal ke arah berpikir dan pemahaman
2. Model ceramah ke pendekatan: discovery learning
3. Belajar secara individu ke belajar bersama-sama
4. Behavioristik ke konstruktivisme, yang ditandai dengan perubahan paradigma pembelajaran, dari paradigma pengetahuan dipindahkan dari otak guru ke otak siswa
5. Terkonstruksinya pengetahuan siswa Karena itulah pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat disarankan adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada suatu pendapat bahwa pemahaman suatu konsep atau pengetahuan haruslah dibangun sendiri oleh siswa.

C. Permasalahan
Dari metode pembelajaran Based Learning timbulah berbagai permasalahan antara lain adalah:
➔ Apakah metode Based Learning?
➔ Apa sajakah ciri dari Based Learning?
➔ Apa tujuan dari Based Learning?
➔ Apa sajakah kelemahan dan kelebihan dari Based Learning?

BAB II
PEMBAHASAN

A. METODE BASED LEARNING
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar percakapan seperti: “Kalau ada masalah, mari kita diskusikan bersama” atau “ Segala sesuatu akan dapat kita selesaikan dengan baik apabila kita diskusikan permasalahannya”. Dari percakapan tersebut, kita mendapat gambaran bahwa diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk membicarakan suatu masalah dan menyelesaikannya.
Based learning adalah strategi pengajaran di mana satu kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian diberi masalah dan siswa bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Satu kelas dibagi beberapa kelompok yang mesing-masing kelompok terdiri dari 3-6 orang untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan suatu masalah, bisa dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Dalam satu kelompok ini, mereka mempunyai tugas diantaranya:
o Membantu memecahkan masalah yang dihadapi
o Menampilkan saran-saran untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah
o Mendengarkan baik-baik dan menghargai sumbangan pikiran anggota-anggota lainnya
o Mengembangkan pendapat atas dasar pendapat anggota lainnya
Memecahkan masalah merupakan metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk menemukan jawabannya. Metode ini dapat didasarkan pada penelitian, pengajaran proyek, pengajaran unit yang terintegrasi, pendekatan interdisipliner, pelajaran individual dan pengajaran yang aktif. Yang penting ialah, bahwa setiap metode yang digunakan mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar sanggup memecahakn masalah. Langkah-langkah yang diikuti dalam pemecahan masalah, pada umumnya seperti yang dikemukakan oleh John Dewey, yaitu:
o Pelajar dihadapkan pada masalah
o Pelajar merumusakan masalah itu
o Pelajar merumuskan hipotesis
o Pelajar menguji hipotesis tersebut
Pada umumnya, yang hadir di ruang kelas adalah terjadinya pembelajaran tradisional yang di mana proses pembelajaran yang terjadi bersifat memusatkan pada guru,dengan menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran dengan aktivitas utamanya untuk menghafal materi pelajaran, mengerjakan tugas dari guru, menerima hukuman jika melakukan kesalahan, dan kurang mendapatkan penghargaan terhadap hasil kerjanya. Situasi pembelajaran seperti ini jika terus dipertahankan akan membawa dampak yang buruk bagi siswa, di mana kondisi ini akan memunculkan sikap kegagalan dan mempertahankan diri. Siswa akan merasa apa yang mereka kerjakan bukan merupakan apa yang mereka inginkan. Jika terjadi sesuatu di luar keinginan siswa, maka dia akan berusaha untuk berbohong atau menutupi apa yang mereka rasakan dan alami dalam kegiatan pembelajaran.
Mengapa menggunakan based learning? Karena Based learning menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam based learning adalah:
1. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa.Dalam setiap kegiatan pembelajaran, sering-seringlah guru memberikan soal-soal materi pelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir siswa dari mulai tahap pengetahuan sampai tahap evaluasi. Soal-soal pelajaran dikemas semenarik mungkin, misalnya melalui teka-teki, simulasi games, agar siswa dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa.
2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Hindarilah situasi pembelajaran yang membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak senang terlibat di dalamnya. Lakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan menarik, dan upaya-upaya lainnya yang mengeliminasi rasa tidak nyaman pada diri siswa. seseorang akan belajar dengan segenap kemampuan apabila dia menyukai apa yang dia pelajari dan dia akan merasa senang terlibat di dalamnya.
3. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. Siswa sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat membangun pengetahuan mereka melalui proses belajar aktif yang mereka lakukan sendiri. Bangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh anggota badan siswa beraktivitas secara optimal, misal mata siswa digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan siswa bergerak untuk menulis, kaki siswa bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, mulut siswa aktif bertanya dan berdiskusi, dan aktivitas produktif anggota badan lainnya.
Selain itu , alasan menggunakan metode based learning ialah:
o Meningkat pendidikan untuk semua siswa
o Mengubah pola mengajar dari memberitahu ke melakukan
o Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan membuat keputusan sendiri
o Memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka akan menemukan jawaban pertanyaan atau memecahkan masalah
o Memungkinkan siswa melek teknologi
o Melengkapi siswa dengan keterampilan dan rasa percaya diri untuk sukses pada kompetisi global
o Mengajarkan inti kurikulum dengan cara interdisiplin
Biasanya, based learning digunakan oleh seorang guru ataupun dosen ketika mengajarkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, pertanyaan menarik mionat siswa, bila melatih siswa menjadi pebelajar yang madiri, serta pertanyaan mempunyai kemungkinan jawaban lebih dari satu.
Contoh metode based learning: Guru memberikan suatu studi kasus mengenai kondisi suatu daerah tertentu yang kekurangan gizi sehingga menyebabkan rendahnya produksi daerah tersebut. Maka para siswa diminta untuk menyelesaikan dua masalah yang saling berkaitan itu dengan mempertimbangkan kondisi daerah itu secara keseluruhan termasuk soal keuangan, kelembagaan dan sumber-sumber lainnya yang tersedia bagi pembangunan.

B. CIRI- CIRI METODE BASED LEARNING
o Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik
o Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan belajar berbagai peran orang dewasa dengan terlibat dalam pengalaman nyata/simulasi
o Berfokus pada keterkaitan antar disiplin
o Penyelidikan autentik
o Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya
o Menghindari pembelajaran terisolasi dan berpusat pada guru
o Menciptakan pembelajaran interdisiplin, berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama
o Terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis
o Mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang panjang
o Pembelajaran berpusat pada siswa.
o Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil.
o Guru berperan sebagai tutor dan pembimbing.
o Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang pembelajaran
o Masalah adalah kenderaan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah.
o Informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri.

C. TUJUAN METODE BASED LEARNING
o Mengembangkan pengetahuan, tentang apakah yang dilakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut
o Mengembangkan sikap, tentang keinginan atau kemauan untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari
o Mengembangkan keterampilan, tentang abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu.
o Melatih siswa berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah,
o Melatih siswa menjadi pebelajar yang mandiri (self regulated learning)
o Memperluas pandangan
o Siswa didorong menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah
o Siswa mamapu menyatakan pendapatnya secara lisan. Hal itu melatih kehidupan yang demokratis.
o Memberi kemungkinan pada siswa untuk belajar berparisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan suatu masalah bersama
o Mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan pada diri siswa.
o Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan konsep diri yang lebih positif
o Membantu mengembangkan kepemimpinan
o Memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat
o Mengembangkan rasa sosial, karena bisa saling membantu dalam memecahkan soal
Sementara itu, guru mempunyai peran sebagai berikut:
o Mengajukan masalah otentik/mengorientasikan siswa/mahasiswa kepada masalah
o Memfasilitasi/membimbing penyelidikan pada saat pengamatan atau eksperimen
o Memfasilitasi dialog antara siswa
o Mendukung belajar siswa
o Memberikan instruksi verbal kepada siswa untuk membantu siswa memecahkan masalah. Instruksi verbal maksudnya ialah membimbing atau menjuruskan pemikiran pelajar itu ke arah tertentu

D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN METODE BASED LEARNING
a. Kelebihan
o Metode ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapat
o Menguntungkan para siswa yang lemah dalam pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah dilakukan oleh kelompok biasanya lebih tepat daripada memecahkan masalah secara perseorangan
o Meningkatkan kemungkinan siswa berpikir kritis
o Dapat mengembangkan rasa kepemimpinan
o Siswa dapat belajar memehami siswa lain karena pendapat setiap siswa selalu berbeda
o Dapat saling membantu dalam memecahkan masalah
o Meningkatkan keakraban antar siswa
o Membuat siswa lebih aktif
o Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
o Menimbulkan ide-ide baru
b. Kelemahan
o Metode ini tidak menjamin penyelesaian, sekalipun kelompok setuju atau membuat kesepakatan . Sebab keputusan yang dicapai belum tentu dilaksanakan
o Seringkali didominasi oleh seorang atau beberapa orang anggota diskusi dan menyebabkan orang yang tidak berminat hanya sebagai penonton
o Kadangkala, terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan, bahkan mungkin pembicaraan menjadi menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang.
o Seingkali anggota kelompok mencoba mendominasi pembicaraan, sedangkan anggota lainnya mungkin segan untuk ikut berpartisipasi.
o Model pembelajaran Based Learning biasa dilakukan secara berkelompok membuat siswa yang malas semakin malas
o Siswa merasa guru tidak pernah menjelaskan karena model pembelajaran ini menuntut siswa yang lebih aktif

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas bahwa pembelajaran Based learning adalah strategi pengajaran di mana satu kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian diberi masalah dan siswa bersama-sama memecahkan masalah tersebut.namun dalam setiap pembelajaran memiliki kelemahan dan kekurangan.namun dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif.Selain itu Based Learning adalah suatu metode pembelajaran kooperatif berdasarkan pada prinsip penggunaan permasalahan sebagai titik awal untuk penggadaan pengetahuan baru.

B. SARAN
Dari pembelajaran Based learning dapat disarankan bahwa dari kelemahan dan kelebihanya siswa diharapkan mampu untuk :
➢ Belajar mengemukakan pendapat atau berbicara
➢ Mengasah siswa untuk mencari ide ide
➢ Belajar untuk memahami pendapat dan diharapkan lebih mengerti dengan penjelasan teman atau kelompok.

Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negara

2012-01-29T09:04:00.000-08:00

Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas (AL-Marsudi, 2001:57). Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah: Aterm used for any group of ideas concerning various political and aconomic issues and social philosophies often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or classes, artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai bebagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemuduian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila. Kemudian isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau warga Negara Indonesia. Demikian isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah Pancasila sebagai dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melangggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai weltanschuung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupanya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang barlaku di Indonesia. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Update 10 November 2011 Pancasila Sebagai Ideologi Negara I. Pengertian dan Fungsi Ideologi Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan,konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut : Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya : Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. (Cahyono, 1986) Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (founding fathers) dengan generasi muda. (Setiardja, 2001) Sebagai kekuatan yang mampu member semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. (Hidayat, 2001) II. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. III. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Makna dari ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah : Ideologi Terbuk merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Bersifat dinamis dan reformis. Ideologi Tetutup Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Bukan berupa nilai dan cita-cita. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaanya. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. PERTANYAAN : Mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka? Bagaimana cara menumbuhkan kadar dan idealism yang terkandung Pancasila sehingga mampu memberikan harapan optimisme dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita? JAWABAN : Karena Indonesia adalah sebuah negara dan sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideologi apa yang paling tepat untuk digunakan, dan di Indonesia yang paling tepat adalah digunakan adalah ideologi terbuka karena di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia. Kita harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia keberadaanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu,Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai cirri khas. Sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan optimisme dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Makalah Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia

2012-01-29T09:02:00.000-08:00

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia” ini dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matakuliah Pancasila Drs. Soewarno M.Hum.

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, serta infomasi dari media massa yang berhubungan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.

Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai Pancasila yang ditinjau dari aspek filsafat atau falsafah, khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.

Purwokerto, Maret 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.

Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.

Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan bebe-rapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:

1. Apakah landasan filosofis Pancasila?

Apakah fungsi utama filsfat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia?
Apakah bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain:

1. Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila.

2. Untuk menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.

3. Untuk mengetahui landasan filosofis Pancasila.

4. Untuk mengetahui fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.

5. Untuk mengetahui bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapat dari makalah ini adalah:

1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.

2. Mahasiswa dapat mengetahui landasan filosofis Pancasila.

3. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.

4. Mahasiswa dapat mengetahui bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup

Makalah ini membahas mengenai landasan filosofis Pancasila dan fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Serta membahas mengenai bukti bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut, makalah ini difokuskan pada falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

BAB II

METODE PENULISAN

2.1 Objek Penulisan

Objek penulisan makalah ini adalah mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Dalam makalah ini dibahas mengenai landasan filosofis Pancasila, fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, dan bagaimana falsafah Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

2.2 Dasar Pemilihan Objek

Makalah ini membahas mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Falsafah Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bahwa falsafah Pancasila dijadikan sebagai falsafah negara Indonesia yang terdapat dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kaji pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini yaitu dengan tema wawasan kebangsaan. Sebagai referensi juga diperoleh dari situs web internet yang membahas mengenai falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia.

2.4 Metode Analisis

Penyusunan makalah ini berdasarkan metode deskriptif analistis, yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta dan data yanag ada, menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya, serta mencari alternatif pemecahan masalah

BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN

3.1 Landasan Filosofis Pancasila

3.1.1 Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari bahsa Yunani “philosophia” yang secara lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut berakar pada kata “philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah oreang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan.

Beberapa tokoh-tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut:

• Socrates (469-399 s.M.)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahgia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninajauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif

• Plato (472 – 347 s. M.)

Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudan digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

3.1.2 Pengertian Pancasila

Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.

2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri

3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah

4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.

5. Jangan mjnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.

Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem].

Pengertian secara Historis

· Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

· Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

Pengertian Pancasila Secara Termitologis

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia
Pancasila Berbentuk:

1. Hirarkis (berjenjang);

2. Piramid.

A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

1. Prikebangsaan;

2. Prikemanusiaan;

3. Priketuhanan;

4. Prikerakyatan;

5. Kesejahteraan Rakyat

B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;

2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;

3. Mufakat/Demokrasi;

4. Kesejahteraan Sosial;

5. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;

2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;

3. Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan Uud 1945.

3.1.3 Pengertian Filsafat Pancasila

Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan “permintaan” rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu.

v Filsafat Pancasila Asli

Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme.

v Filsafat Pancasila versi Soekarno

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan” adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan Soasial” terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Sukarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan “Persatuan”.

v Filsafat Pancasila versi Soeharto

Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila truly Indonesia”. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo, dan Moerdiono.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Kalau dibedakan anatara filsafat yang religius dan non religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.

Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis, filsafast Pancasila digolongkandalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untukmemenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan sebgainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya kebenran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sebgai berikut:

1. Kebenaran indra (pengetahuan biasa);

2. Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan);

3. Kebenaran filosofis (filsafat);

4. Kebenaran religius (religi).

Untuk lebih meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat, sebaiknya kita kutip ceramah Mr.Moh Yamin pada Seminar Pancasila di Yogyakarta tahun 1959 yang berjudul “Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”, yang isinya anatara lain sebagai berikut:

Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Marilah kita peringatkan secara ringkas bahwa ajaran Pancasila itu dapat kita tinjau menurut ahli filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel (1770-1831) bapak dari filsafat Evolusi Kebendaan seperti diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan menurut tinjauan Evolusi Kehewanan menurut Darwin Haeckel, serta juga bersangkut paut dengan filsafat kerohanian seperti diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804).

Menurut Hegel hakikat filsafatnya ialah suatu sintese pikiran yang lahir dari antitese pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah paduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah tepat. Begitu pula denga ajaran Pancasila suatu sintese negara yang lahir dari antitese.

Saya tidak mau menyulap. Ingatlah kalimat pertama dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yang disadurkan tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapusakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara penjajahan dan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada saat sintese sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran falsafah Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi R.I. 1950 itu yang berbunyi: Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebut sila yang lima untukmewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan perdamaian dunia dan kemerdekaan. Kalimat ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama kebahagiaan dan kesejajteraan rakyat. Tidakah ini dengan jelas dan nyata suatu sintese pikiran atas dasar antitese pendapat?

Jadi sejajar denga tujuan pikiran Hegel beralasanlah pendapat bahwa ajaran Pancasila itu adalah suatu sistem filosofi, sesuai dengan dialektis Neo-Hegelian.

Semua sila itu adalah susunan dalam suatu perumahan pikiran filsafat yang harmonis. Pancasila sebagai hasil penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian.

3.2 Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia

3.2.1 Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiapa bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnyta pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dat memuaskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.

Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.

Sebab itu bnagsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, denga melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasasr yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

3.2.2 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

3.2.3 Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonsia sendiri merupakan :

a. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.

b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.

c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan / perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

3.3 Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :

a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).

c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.

d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV.

e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.

f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan tetapi inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :

1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni 1945 Oleh Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertamakalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya sebagai berikut :

v Kebangsaan Indonesia.

v Internasionalisme atau Prikemanusiaan.

v Mufakat atau Demokrasi.

v Kesejahteraan sosial.

v Ketuhanan.

2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang Bersejarah (Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)

Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Dokuritsu Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa panitia kerja yaitu :

a. Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah berhasil menyusun sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama Piagam Jakarta, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan UUD 1945.

b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.

c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

d. Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicantumkan autentik tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

v Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

v Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

v Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

v Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945

Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan tugasnya dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantinya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut.

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan penting :

a. Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.

b. Mensahkan dan menetapkan UUD 1945.

c. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah badan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan, Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemen-departemen Pemerintahan.

Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

v Kemanusiaan yang adil dan beradab.

v Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

v Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949

Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Adapun delegasi RI dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.

Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia Serikat).

Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan Negara RIS.

Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV Konstitusi RIS 1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

v Ketuhanan Yang Maha Esa.

v Prikemanusiaan.

v Kebangsaan.

v Kerakyatan.

v Keadilan Sosial.

5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD Sementara RI (UUDS-RI 1950)

Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme) tidaklah sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi.

Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap membara dan meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.

Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI.

Sesuai KOnstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. Akibat pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3 (tiga) negara lagi yaitu :

1. RI Yogyakarta.

2. Negara Sumatera Timur (NST).

3. Negara Indonesia Timur (NIT).

Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).

Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).

Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu :

v Ketuhanan Yang Maha Esa.

v Prikemanusiaan.

v Kebangsaan.

v Kerakyatan.

v Keadilan Sosial.

6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru.

Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyatan :

a. Pembubaran Konstuante.

b. Berlakunya kembali UUD 1945.

c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :

v Ketuhanan Yang Maha Esa.

v Kemanusiaan yang adil dan beradab.

v Persatuan Indonesia.

v Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

v Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertanggal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Instruksi ini ditujukan kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan Pemerintah lainnya.

Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu keadaan yang telah berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (Ius Contitutum) UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan demikian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan, walaupun sebenarnya tidak ada Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.

Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri-hal perumusan Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :

1. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.

2. Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.

3. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar-dasar negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan Pancasila dan bukan Panca Darma.

Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut dalam redaksi kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”.

Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5 sila negara kita”.

Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi” (1951) berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.

Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

2. Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:

a) Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

3. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :

Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV.
Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

4.2 Saran

Warganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga, memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh.

Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh.

Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta

Sumber Lain :

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm

http:// www.google.co.id

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/artikel_148.htm

http:// www.teoma.com

http:// www.kumpulblogger.com

Kumpulan Makalah Pancasila

2012-01-29T08:58:00.000-08:00

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh Swt. Yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan Makalah Pendidikan Pancasila ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pancasila. Yang meliputi nilai tugas, nilai kelompok, nilai individu, dan nilai keaktifan.

Penyusunan makalah ini tidak berniat untuk mengubah materi yang sudah tersusun. Namun, hanya lebih pendekatan pada study banding atau membandingkan beberapa materi yang sama dari berbagai referensi. Yang semoga bisa member tambahan pada hal yang terkait dengan Kepentingan Pendidikan Pancasila dalam perkembangan Negara Indonesia di Era Reformasi.

Pembuatan makalah ini menggunakan metode study pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji materi Pendidikan Pancasila dari berbagai referensi. Kami gunakan metode pengumpulan data ini, agar makalah yang kami susun dapat memberikan informasi yang akurat dan bisa dibuktikan.

Penyampaian pembandingan materi dari referensi yang satu dengan yang lainnya akan menyatu dalam satu makalah kami. Sehingga tidak ada perombakan total dari buku aslinya.

Kami sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan. Begitu pula dalam penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Kami ucapkan terima kasih kepada S.Rosdiani Emiyulia,S.Pd.MM sebagai pengajar mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.tidak lupa pula kepada rekan – rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga makalah ini selesai tepat pada waktunya.

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Bab 1 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 4

Bab 2 Tinjauan Pancasila Dari Berbagai Segi 8

2.1 Tinjauan Historis 8

· Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 8

· Piagam Jakarta 22 Juni 1945 9

· Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) 9

· Intruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 10

2.2 Tinjauan Yuridis – Konstitusional 10

2.3 Tinjauan Tentang dasar Pancasila 11

Bab 3 Hakikat Nilai – Nilai Pancasila 15

1.1 Arti dan Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa 15

1.2 Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 15

1.3 Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia 15

1.4 Arti dan Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan 16

1.5 Arti dan Makna Sila Keadialn Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 16

1.6 Sikap positif terhadap nilai-nilai pancasila 16

Bab 4 Pancasila Suatu Pilihan Bangsa 17

Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB I

INTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 12 TAHUN 1968

Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kewajiban moral seluruh warga negara Indonesia. Pancasila yang benar dan sah (otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April 1968. Penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari tata urutan atau rumusan sistematik yang berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan pendapat tentang isi Pancasila yang benar dan sesungguhnya.

Dalam rangka mempelajari Pancasila, Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1986:9-14) menyarankan dua pendekatan yang semestinya dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Maka tinjauan historis dan filosofis juga dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mengarah pada hakikat nilai-nilai budaya bangsa yang dikandung Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila adalah keniscayaan sejarah yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, tinjauan filosofis tidak hendak mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek religius dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): “Dengan tercantumnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi. Karena hanya sistem filsafat dan religi yang mempunyai ruang lingkup pembahasan tentang Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian secara ‘inheren’ Pancasila mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek religius. Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.”

TINJAUAN PANCASILA DARI BERBAGAI SEGI

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan philosphische grondslaag (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa (Ing: way of life; Jer: weltanschauung). Maka tinjauan historis dan filosofis juga dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mengarah pada hakikat nilai-nilai budaya bangsa yang dikandung Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila adalah keniscayaan sejarah yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, tinjauan filosofis tidak hendak mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek religius dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): “Dengan tercantumnya Ketuhanan yang mahaesa sebagai sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi. Karena hanya sistem filsafat dan religi yang mempunyai ruang lingkup pembahasan tentang Ketuhanan yang mahaesa. Dengan demikian secara ‘inheren’ Pancasila mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek religius. Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.”

1.Tinjauan historis

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);

2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih ‘alamiah’. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.

Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara.

Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26).

Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)

Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

2.Tinjauan yuridis-konstitusional

Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.

Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila.

Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.

3.Tinjauan tentang sifat dasar Pancasila

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1 ) Jiwa Bangsa Indonesia; 2 ) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3 ) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4 ) Dasar Negara Republik Indonesia; 5 ) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6 ) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7 ) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia; 8 ) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Sebutan yang beraneka ragam itu mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bersifat terbuka. Pancasila tidak bersifat kaku (rigid), melainkan luwes karena mengandung nilai-nilai universal yang praktis (tidak utopis) serta bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka keanekaragaman fungsi Pancasila tersebut merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai satu kesatuan sistem filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau philosophische gronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside).

Meskipun demikian, dalam tugas dan kewajiban luhur melaksanakan serta mengamankan Pancasila sebagai dasar negara itu, kita perlu mewaspadai kemungkinan berjangkitnya pengertian yang sesat mengenai Pancasila yang direkayasa demi kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu yang justru dapat mengaburkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu tepatlah yang dianjurkan Darji Darmodihardjo berdasarkan pengalaman sejarah bangsa dan negara kita, yaitu bahwa “… dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan.”

Pancasila diharapkan tidak dimengerti melulu sebagai indoktrinasi yang bersifat imperatif karena fungsi pokoknya, tetapi yang juga perlu diintenalisasi ke dalam batin setiap dan seluruh warga negara Indonesia karena ‘fungsi penyertanya’ yang justru merupakan sumber Pancasila sebagai dasar negara.

Dipandang dari segi hukum, kedudukan dan fungsi dasar negara dalam pengertian yuridis-ketatanegaraan sebenarnya sudah sangat kuat karena pelaksanaan dan pengamalannya sudah terkandung pula di dalamnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Pancasila secara multidimensional.

Sebagaimana kita ketahui dari sejarah kelahirannya, Pancasila digali dari sosio-budaya Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif, kemudian ditetapkan secara implisit sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengenai kekokohan Pancasila yang bersifat kekal-abadi (Pancasila dalam arti statis sebagai dasar negara), Ir. Soekarno mengatakan: “Sudah jelas, kalau kita mau mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia.”

Namun Pancasila bukanlah dasar negara yang hanya bersifat statis, melainkan dinamis karena ia pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang menuntut pelaksanaan dan pengamanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam praksis kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, peranan atau implementasi Pancasila secara multidimensional itu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Ø Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar/ tumpuan dan tata cara penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Ø Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menghidupi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pikir, karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia Indonesia, baik secara individual maupun sosial. Pancasila merupakan pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Ø Sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan fundamental, yang senantiasa ditumbuhkembangkan dalam proses mengada dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Ø Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia Indonesia, namun telah menjadi cita-cita politik dalam dan luar negeri serta pedoman pencapaian tujuan nasional yang diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ø Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral, Pancasila adalah meterai yang khas Indonesia.

Ø Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila.

Ø Sebagai tujuan negara, Pancasila nyata perannya, karena pemenuhan nilai-nilai Pancasila itu melekat erat dengan perjuangan bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini dan di masa depan. Pola pembangunan nasional semestinya menunjukkan tekad bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ø Sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur itu dan dengan demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia.

MAKNA SILA-SILA PANCASILA

Arti dan Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa

Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Tidak memaksa warga negara untuk beragama.

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.

Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.

Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan

Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia

Nasionalisme.

Cinta bangsa dan tanah air.

Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.

Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa

Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Tidak memaksa warga negara untuk beragama.

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.

Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.

Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.

Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Hakikat sila ini adalah demokrasi.

Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.

Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.

Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Sikap positif terhadap nilai-nilai pancasila

Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu , mengamalkan Pancasila merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia.

Sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila.

Menghormati anggota keluarga

Menghormati orang yang lebih tua

Membiasakan hidup hemat

Tidak membeda-bedakan teman

Membiasakan musyawarah untuk mufakat

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing

Membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan sendiri.

PANCASILA SEBAGAI PILIHAN BANGSA

Pancasilan telah disahkan secara yuridis konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara RI.Pada masa Orde baru Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ), disamping dasar negara juga diberi sebutan pandangan hidup, perjanjian luhur bangsa, tujuan yang hendak di capai, moral pembangunan, kepribadian bangsa indonesia, dan lain-lain.

Setelah lahirnya repormasi di keluarkanlah ketetapan MPR RI no. XVIII/MPR/1998, berisi:

a. Pengembalian fungsi pancasila sebagai dasar negara.

b. Penghapusan P4.

c. Penghapusan pancasila sebagai azas tungggal bagi organisasi sosial politik di indonesia.

Dan pancasila mempunyai fungsi yang tetap yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi bangsa dan negara.

Argumentasi serta alasan-alasan pembenatanya adalah sebagai berikut:

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia nampaknya ditakdirkan memiliki karakteristik, baik dalam konteks geopolitiknya maupun struktur sosial budayanya, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu para founding fathers Republik ini memilih dan merumuskan suatu dasar filosofi, suatu kalimatun sawa yang secara objektif sesuai dengan realitas bangsa ini, yaitu suatu dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang sila pertamanya berbunyi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, di tengah-tengah negara ateis, sekuler serta negara teokrasi. Perumusan dasar filosofi negara ini dalam suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah. Negara Indonesia dengan dasar filosofi ’Ketuhanan Yang Maha Esa’ memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan tipe negara ateis dan negara sekuler. Oleh karena itu dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali melainkan justru agama mendapatkan legitimasi filosofis, yuridis dan politis dalam negara, hal ini sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sehingga sila pertama tersebut sebagai dasar filosofis bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal hubungan negara dengan agama. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bukan mengatur ruang akidah umat beragama melainkan mengatur ruang publik warga negara dalam hubungan antar manusia. Sebagai contoh berbagai produk peraturan perundangan dalam hukum positif Islam, misalnya UU RI No. 41 tentang Wakaf, UU RI No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, ini mengatur tentang wakaf dan zakat pada domein kemasyarakatan dan kenegaraan.

Secara filosofis relasi ideal antara negara dengan agama, prinsip dasar negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama perupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalakan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram dan damai. Akan tetapi bagaimanapun juga manusia membentuk negara tetap harus ada regulasi negara khususnya dalam kehidupan beragama. Regulasi tersebut diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara. Regulasi tersebut berkaitan dengan upaya-upaya melindungi keselamatan masyarakat (public savety), ketertiban masyarakat (public order), etik dan moral masyarakat (moral public), kesehatan masyarakat (public healt) dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundamental right and freedom orders). Regulasi yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan warga negara dalam memeluk agama, nampaknya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Misalnya dalam KUHAP, hanya dimuat dalam beberapa pasal saja misalnya Pasal 156 yang mengatur tentang kebencian dan penghinaan pada suatu agama, Pasal 156a tentang penodaan agama, Pasal 175 merintangi dengan kekerasan upacara keagamaan, Pasal 176 tentang mengganggu pertemuan keagamaan.

B. PANCASIL SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

* Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

* Beberapa pengertian ideologi:

§ A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.

§ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama.

§ Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

§ Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

§ Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.

§ Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.

* Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

* Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.

* Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya

* Sifat Ideologi

Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.

Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.

Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.

Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup danbeku cendnerung meredupkan perkembangan dirinya.

Pengalaman sejarah politik masa lampau.

Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

Stabilitas nasional yang dinamis

Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme

Mencegah berkembangnya paham liberalisme

Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat

Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

MAKALAH FILSAFAT PANCASILA TENTANG MENGENAL FILSAFAT PANCASILA DILIHAT DARI SEJARAH DAN PELAKSANAANNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mempelajari filsafat Pancasila ada dua hal yang lebih dahulu kita pelajari yaitu Pancasila dan Filsafat memeplajari Pancasila melalui pendekatan sejarah supaya akan dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu di tanah air kita Indonesia peristiwa – peristiwa yang saya maksudkan adalah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila. Melalui pendekatan kami berharap untuk mendapatkan data obyektif dapat menghasilkan kesimpulan yang obyektif pula oleh karena manusia tidak mungkin menghilangkan sikap obyektif sebagai salah satu bawaan kodrat, maka kami bersyukur bila mendapatkan kesimpulan yang obyektif mungkin inter obyektif

Sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri karena itu dalam tulisan ini kami mencoba mulai dari masa kejayaan bahwa Indonesia merdeka yang kemidian mengalami penderitaan akibat ulah kolonialisme sehingga timbul perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme tersebut kemudian bangsa Indonesia berhasil meproklamasikan kemerdekaan dan berhasil juga menjawab tanatangan tersebut serta mengisi kemerdekaannya itu dengan pembangunnan. Dalam seluruh peristiwa tersebut Pancasila mempunyai peranan penting

Mengingat hal tersebut pertama tama secara runtun kai kemukakan peristwa penyususnan dan perumusan Pancasila agar mengetahui bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya sehingga masing – masing mendapat nilai yang wajar dan tidak I lupakan. Disamping itu hal kedua yang kami anggap penting adalah pengamalan Pancasila. Kami mengkonstatir bahwa pengmalan Pancasila telah dilakukan pada masa – masa sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bahkan juga sebelum masa tersebut

B. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan karya tulis ini dapat penulis rumuskan sebagai erkut: pengertian Filsafat, guna filsafat, fungsi filsafat, pengertian Pancasila, unsur unsur Pancasila dn fungsi unsur – unsur Pancasila. Dan masalah yang di bahas dalam karya tulis ini untuk lebih terarah dan tidak terlalu jauh maka penulis membatasi masalahnya hanya pada arti fungsi dan guna filsafat Pancasila

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian adalah:

1. Metode wawancara dan interview

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dilakuan dengan ialog ( Tanya jawab ) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung wawan cara dapat bersifat langsung yaitu pabila data yang akan di kumpulkan langsung di peroleh dari data ndvidu yang bersangkutan. Wawancara yang bersifat tidak angsg yatu wawancara yang dilakukan dengan seseorang untuk memeperoleh keterangandari orang lain maupun dari sumber buku

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang sedang berlangsung

3. Angket atau daftar isian

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui tulisan

Metode ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung saama halnya dengan metode wawancara

D. Kerangka Berpikir

Dilihat dari sejarah bahwa Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, penuis enggunakan erangka berfikir elau pendekatanflsafat Pancasila dan sejarahnya

Di bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bung Karno diangkat jadi ketua PPKI dan Bung Hatta menjadi wakil ketua. Cepat dan tindaknya emerdekaan Indonesia sangat tergantung pada bangsa Indonesia sendiri setelah bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuda – pemuda kita, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di dalam rapat tebuka gedung pegangsaaan 56 Jakarta, kemerdekaan indnesia di proklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia

BAB II

ANALISA MASALAH

Istilah filsafat sudah tidak asing lagi di dengarnya istilah ini dipergunakan dalam berbagai konteks tapi kita harus tahu dulu apa itu filsafat dan fungsi filsafat serta kegunaan filsafat dengan uraian yang singkat ini saya mengharapkan agar timbul kesan pada diri kita bahwa filsafat adalah suatu yang tidak sukar dan dapat di pelajari oleh semua orang di samping itu saya menghrapkan agar kita tak beranggapan filsafat sebagai suatu hasil potensi belaka dan tidak berpijak realita dengan cara ini saya mengharapkan dapat menggunakan sebagai modal untuk memepelajari pancasila dari sudut pandang filsafat

Agara setiap orang yang belum mengetahui tentang pancasila dari sudut falsafat

a. Di dalam bukunya elements of Philiosofi Kattsott 1963 tentang perenungan filsafat

b. Di dalam bukunya filosofi

c. Selanjutnya mengutip pendapat Van Melsen yang yang intinya adalah menggambarkan flsafat sebagai refleksi di dalam ilmu pengetahuan

d. Di dalam bukunya Perpectivies In Social Philosophy Back 1967

Dan kita menganal filsafat pancasila dari sejarah pelaksanaannya diantara bangsa – bangsa barat tersebut bangsa belandalah yang akhirnya dapat memegang peran sebagai penjajah yang benar – benar yang menghancurkan p\rakyat Indonesia mengingat keadaan perjuangan bangsa Indonesia kita harus mengetahui perjuangan sebelum tahun 1900

Sebenarnya sejak waktu itu pula mempertahankan kemerdekaan dengan cara bermacam – macam perlawanan rakyat Indonesia untuk menemtang kolonialisme, belanda telah berjalan dengan hebat. Akan tetapi masih berjalan sendiri – sendiri dan belum ada kerja sama melelui organisasi yang teratur

Dan kita harus mengetahui unsur – unsur pancasila yang menjiwai perlawanan terhadap kolonialisme jika pejuangan bangsa Indonesia mengetahui dan teliti dengan seksama maka unsur – unsur pancasila merupakan semangat dan jiwa perjuangan tersebut kita harus menganalisa dalam pembahasan seperti:

1. Apa unsur – unsur ketuhanan dalam penjajahan belanda

2. Unsur kemanusiaan dalam penjajahan belanda yang menghancurkan rakyat indonesia dengan tidak ada perikemanusiaan, suatu siksaaan yang di derota rakyat indonesia

3. Unsur persatuan terhadap penjajahan belanda yang memecah belah persatuan

4. Unsur kerakyatan terhadap penjajahan belanda tentang kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan seolah olah rakyat kecil tidak ada artinya

5. Unsur yang terakhir yaitu keadilan tentang penjajahan belanda tidak ada keadilan untuk mendapatkan kebutuhan kebebasan hak

BAB III

INTI PEMBAHASAN MASALAH

A. Pengetian Filsafat

Tulisan ini saya menggunakan istilah pengertian dan bukan definisi. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang antara lain mengatakan bahwa pada hakekatnya sukar sekali memberikan definisi mengenai filsafat, karena tidak ada definisi yang definitif . Sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak hanya mengenai filsafat saja akan tetapi juga menganai definisi lain. Terhadap berbagai kata berikut ini misalnya ekonomi, hukum, politik kebudayaan negara masyarakat manusia , juga terdapat definisi itupun bermacam-macam pula.

Oleh karena itu dalam tulisan ini saya ingin mengemukakan pengertian mengenai filsafat dan cirri-ciri berfilsfat, dengan cara ini saya mengharapkan dapat menggunakannya sebagai modal untuk mempelajari Panca Sila dari sudut pandang filsafat.

1. Pengertian menurut arti katanya, kata filsfat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata Philein artinya Cinta dan Sophia artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh.

Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti Hasrat atau Keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

2. Pengertian umum dari pengertian menurut kata-katanya tersebut di atas filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakekat atai sari atau inti atau esensi segala sesuatu dengan cara ini jawaban yang akan diberikan berupa keterangan yang hakiki. Hal-hal mana sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya

3. Pengertian khsusu, karena filsafat telah mengelami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai factor, mislanya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing.

Ada berbagai aliran didalam filsafat ada suatu bukti bahwa bemacam-macam pendapat yang khsusu yang berbeda satu sama lain. Misalnya.

- Rationalisme mengagunggkan akal

- Materialisme mengagunggkan materi

- Idealisme mengagunggkan idea

- Hedonisme mengagunggkan kesenangan

- Stoicisme mengagunggkan tabiat salah

Aliran – aliran tersebut mempunyai kekhususan masing-masing dengan menekankan kepada sesuatu yang dianggap merupakan inti dan harus diberi tempat yang tinggi , misalnya kesenangan, kesolehan, kebendaan, akal dan idea.

B. Fungsi Filsafat

Berdasarkan sejara kelahirannya filsafat mula-mula berfungsi sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan. Pada waktu itu belum ada ilmu pengetahuan lain sehingga filsafat harus menjawab segala macam hal, soal manusia filsafat yang membicarakannya, demikian pula soal masyarakat, soal ekonomi, soal negara, soal kesehatan dan sebagainya.

Kemudian karena berkembang keadaan dari masyarakat banyak problem yang tidak dapat dijawab lagim oleh filsafat. Lahirnya ilmu pengetahuan sanggup memberikan jawaban terhadap problem-problem tersebut, misalnya ilmu pengetahuan alam, Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Ilmu Pengetahuan Kedokteran, Ilmu Pengetahuan Manusia, Pengetahuan Ekonomi dan lain-lain.

Ilmu pengetahuan tersebut lalu berpecah-pecah lagi menjadi lebih khusus. Demikianlah lahirnya berbagai disiplin ilmu yang sangat banyak dengan kekhususannya masin-masing.

Spesialisasi terjadi sedemikian rupa sehingga hubungan antara cabang dan ranting ilmu pengetahuan sangat kompleks. Hubungan-hubungan tersebut ada yang masih dekat tetapi ada pula yang telah jauh. Bahkan ada yang seolah-oleh tidak mempunyai hubungan. Jika ilmu-ilmu pengetahuan tersebutterus bersusaha memperdalam dirinya akhirnya sampai juga pada filsafat. Sehubungan dengan keadaan tersebut diatas filsafat dapat berfungsi sebagai interdisipliner sistim. Filsafat dapat berfungsi menghubungkan ilmu-ilmu pengetauhuan yang telah kompleks tersebut. Filsapat dapat berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai disiplin ilmu pengetahuan

Cara ini dapat pula di gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Cara ini dapat saya gambarkan sepertiorang sedang meneliti sebuah pohon wajib meneliti ke seluruh pohon tersebut, ia tidak hanya meperhatikan daunnya, pohonnnya akarnya, bunganya, buahnya dan sebagian lagi, akan tetapi keseluruhannya dalam menghadapi suatu masalah diharapkan menggunakan berbaga disiplin untuk mengatasinya. Misalnya ada problem sosial tentang kenaikan tngkat kejahatan. Hal ini belum dapat di selesaikan dengan tuntas jika hanya menghukum para pelangarnya saja. Di samping itu perlu di cari sebab pokok. Langkah ini mungkin dapat menemukan berbagai sebab yang saling berkaiatan satu sama lain, misalnya adanya tuna karya, tuna wisma, urbanisasi, kelenbihan penduduk, kurangnya lapangan kerja dan sebagainya. Dari penemuan ini dapat kita ketahui bahwa masalah kejahatan menyangkut berbagai disiplin. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan pula oleh berbagai disiplin

C. Guna Filsafat

Berdasarkan atas uraian diatas, filsafat mempunyai kegunaan sbb.

a. Melatih diri untuk berfkir kritik dan runtuk dan menyusun hasil pikiran tersebut secara sistematik

b. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berfikir dan bersifat sempit dan tertutup

c. Melatih diri melakukan peneltian, pengkajian dan memutuskan atau mengabil kesipulan mengenai suatu hal secara mendalam dan komprehensif

d. Menjadikan diri bersifat dinamik dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem

e. Membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa

f. Menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentngan prbadinya maupun dalam hubungan dengan orang lain

g. Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun hubungan dengan orang lain alam sekitar dan tuhan yang maha esa

D. Perjuangan Bangsa Indonesia

Sebelum kedatangan bangsa – bangsa belanda bangsa Indonesia telah mengali sejarahnya yang panjang dengan berbagai liku – likunya. Demikian pula bahwa portugis mendapat perlawanan rakyat Indonesia. Diantara bangsa – bangsa barat tersebut bangsa Belandalah yang akhirnya dapat memegang peranan sebagai penjajah yang benr – benr menghancurkan rakyat Indonesia

Mengingat keadaan yang demikian perjuangan bahwa Indonesia melawan penjajahan belanda dan jepang

1. Perjuangan sebelum tahun 1900

Pada umumnya kita telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah di tindas dan di cekam oleh penjajah belanda selama tiga setengah abad. Hitungan sejak tahun 1596 yaitu pada waktu orang – orang belanda yang di pimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Indonesia. Orang – orang belanda bermula berdagang dan di terima baik oleh bangsa Indonesia ternyata dengan sefala daya dan upaya yang penuh kelicikanberusaha menjajah bangsa Indonesia

2. Perjuangan Setelah tahun 1900

Bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mengusir penjajah tidak cukup hanya dengan cara mengadu kekuatan fisik saja akan tetapi perlu adanya cara yang lebihteratur dan terkordinasi serta terpadu. Betapapun ketatnya penjajah engekang bangsa ndonesia untuk menjadi bodoh, namun terbuka juga jalan bagi sekelompokkecil rang ndonesia untuk endapatkan pendidikan

E. Unsur Pancasila Menjiwai Perlawanan Terhadap Kolonialisme

Jika pejuang bangsa Indonesia itu kita teliti dengan seksama maka unsur – unsur Pancasila merupakan semangat dan jiwa perjuangan tersebut diantaranya

a. Unsur Ketuhanan. Pada hakikatnya penjajahan bertentangan dengan ajaran tuhan. Karena penjaahan tidak mengenal cinta kash dan sayang sebagai mana di ajarkan oleh tuhan. Oleh karena itu perlawanan terhadap kolonialisme ada yang di dorong oleh keyakinan melaksanakan tugas – tugas agama

b. Unsur Kemanusiaan. Penjajahan tidak mengenal peri kemanusiaan. Penjajahan pada hakikatnya adalah hendak menemukan kembali nilai – nilai kemanusiaan yang telah di hancurkan oleh penjajah

c. Unsur Persatuan. Di dalam kenyataan memang bangsa Indonesia I pecah- pecah oleh penjajah. Meskipun demikian bangsa Indonesia menyadari bahwa perpecahan akan mengakibatkan keruntuhan sebagaimana semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Oleh karena itu bagaimanpun juga persatuan sebagai senjata ampuh tidak hancur sama sekali

d. Unsur Kerakyatan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesua denga peri peri keadilan penjajahan bertentangan dengan kemerdekaan dan kebebasan

e. Unsur Keadilan. Iatas sudah di sebutkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini terbukti pada pengalaman bangsa Indonesia yang selama I jaah tidak pernah di perlakukan adil. Apalagi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya sangat di persukar

F. Pelaksanaan

Pancasila yang unsur – unsurnya di gali dari bangsa Indonesia sendiri kemudian di terima bulat oleh bangsa Indonesia menjadi Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia harus di laksanakan

Pelaksanaan Pancasila ada dua macam yaitu:

a. Pelaksanaan Obyektif

Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan Pancasila di dalam semua peraturan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan –peraturan hukum yang ada di bawahnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan serta segala tertib hokum di Indonesia harus di dasarkan atas Pancasila

b. Pelaksanaan Subyektif

Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan di dalam diri setiap orang Indonesia yaitu penguasa, warga negara dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis berusaha menguraikan masalah dalam setiap babnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

Bahwa nsur – unsur Pancasila memang telah di miliki dan di jalankan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karena bukti – bukti sejarah sangat beraneka ragam wujudnya maka perlu diadakan analisa yang seksama. Karena bukti – bukti sejarah sebagian ada yang berupa symbol maka diperlukan analisa yang teliti dan tekun berbagai bahan – bahan bukti itu dapat diabstaksikan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil – hasil yang memadai. Melalui cara – cara tersebut hasilnya dapat bersifat kritik dan tentu saja ada kemungkinan yang bersifat spekulatif. Demikian pula adaunsur – unsur yang di suatu daerah lebih menonjol dari daerah lain misalnya tampak pada perjuangan bangsa Indonesia dengan peralatan yang sederhana serta tampak pada bangunan dan tulisan dan perbuatan yang ada

Contoh – contoh yang saya tulis diatas, merupakan sebagian bukti atas perjuangan bangsa Indonesia sebagai sejarah bukti – bukti atas peninggalan zaman dahulu misalnya arti dari tiap – tiap bangunan isi dan dan setiap buku tulisan serta lukisan makna dari pembuatan yang ada dengan mengemukakan contoh – contoh ini saya mengharapkan dapat menimbulkan rangsangan untuk elakukan penelitian yang seksama terutama dalam rangka mempelajari filsafat Pancasila dalam tulisan ini setidak – tidaknya saya dapat menyatakan bahwa unsur – unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan bukan jiplakan dari luar. Unsur – unsur itu telah ada sebelum tanggal 17 Agustus 1945, bahkan sebelum datangnya kau penjajah dan pernah berfungsi secara sempurna

B. Saran – Saran

Dalam karya tulis ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca dalam pembuatan karya tulis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan baik dari bentuk maupun isinya

- Penulis menyarankan kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana pembaca mempelajari tentang filsafat Pancasila

- Semoga dengan karya tulis ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Notosoetarjo 1962, Kepribadian Revolusi Bangsa Indonesia

2. Notonagoro, Pnacasila Dasar Filsafat Negara RI I.II.III

3. K.Wantjik Saleh 1978, Kitab Kumpulan Peraturan Perundang RI, Jakarta PT. Gramedia

4. Soediman Kartohadiprojo 1970, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Bandung Alumni

Makalah Pancasila sebagai Paradigma

Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagaisistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’.

Yang menyandangnya itu di antaranya: (a) bidang politik, (b) bidang ekonomi, (c) bidang social budaya, (d) bidang ..hukum, (e) bidang kehidupan antar umat beragama, Memahami asal mula Pancasila.

Kelimanya itu, dalam makalah ini, dijadikan pokok bahasan. Namun demikian agar sistematikanya menjadi relatif lebih tepat, pembahasannya dimulai oleh ‘paradigma yang terakhir’ yaitu paradigma dalam kehidupan kampus.

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma.

Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.

Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

a. susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga

b. sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial

c. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga,pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

a. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.

Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

• Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari;

• Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan;

• Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan;

• Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab;

• Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

~ nilai toleransi;

~ nilai transparansi hukum dan kelembagaan;

~ nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata);

~ bermoral berdasarkan konsensus (Fukuyama dalam Astrid: 2000:3).

b. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan.

Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya

menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan.

Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila; sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian subjudul ini menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesarbesar kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam

Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

c. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab.

Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo

menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.

Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma-baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua).

Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).

Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan - kebudayaan di daerah:

(1) Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

(2) Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;

(3) Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat; (4) Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan;

(5) Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

d. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu:

(1) adanya perlindungan terhadap HAM,

(2) adanya susunan ketatanegaraan

negara yang mendasar, dan

(3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR—sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hukum tertulis seperti UUD—termasuk perubahannya—, demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (sila - sila Pancasila dasar negara).

Dalam kaitannya dengan ‘Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum’, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila:

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa,

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,

(3) Persatuan Indonesia,

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujuan aspirasi rakyat).

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.

Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasana yang bernuansa Agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non muslim mereka seakan-seakan merefresentasikan umat muslim.

Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut:

1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah).

2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsi:

a. Bertentangga yang baik

b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama

c. Membela mereka yang teraniaya

d. Saling menasehati

e. Menghormati kebebasan beragama.

Lima prinsip tersebut mengisyaratkan:

1) Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama;

2) pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam “Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama” (Ronald Robertson, ed.) misalnya, mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama.

Hal ini didasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi.

Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina kerunan antar masayarakat. Lahirnya lembaga-lembaga kehidupan sosial budaya seperti “Pela” di Maluku, “Mapalus” di Sulawesi Utara, “Rumah Bentang” di Kalimantan Tengah dan “Marga” di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti kerukunan umat beragama dalam masyarakat.

Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen.

Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya.

2. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Kehidupam Kampus

Menurut saya, implementasi pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma pancasila diatas kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan Negara. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pumbangunan seperti tatanan Negara yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum dan antar umat beragama.

Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia.

Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa,dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama.

Pembangunanyang merupakan realisasi praksis dalam Kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahsiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri.

Daftar Pustaka

http://www.gudangmateri.com/2010/04/makalah-pancasila-sebagai-paradigma.html

http://www.gudangmateri.com/2010/09/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html

http://www.gudangmateri.com/2010/09/paradigma-dalam-implementasi-pancasila.html

http://www.gudangmateri.com/2010/09/pancasila-sebagai-paradigma-reformasi.html

http://www.gudangmateri.com/2010/07/paradigma-dalam-ilmu-pendidikan.html

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/04/pancasila-sebagai-paradigma.html - Aadesanjaya

http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/

MAKALAH PPKN TENTANG LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara bagi kita bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari sejarah masa lampau. Demikianlah halnya dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang merupakan suatu rangkaian waktu yang berlanjut dan berkesinambungan. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pnacasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai Dasar dan Filsafat Negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.

Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat menelusuri sejarah kita di masa lalu dan coba untuk melihat tugas-tugas yang kita emban ke masa depan, yang keduanya menyadarkan kita akan perlunya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Sejarah di belakang telah dilalui dengan berbagai cobaan terhadap Pancasila, namun sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa Pancasila yang berakar dia bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi percobaan nasional di masa lampau. Dari sejarah itu, kita mendapat pelajaran sangat berharga bahwa selama ini Pancasila belum kita hayati dan juga belum kita amalkan secara semestinya.

Penghayatan adalah suatu proses batin yang sebelum dihayati memerlukan pengenalan dan pengertian tentang apa yang akan dihayati itu. Selanjutnya setelah meresap di dalam hati, maka pengamalannya akna terasa sebagai sesuatu yang keluar dari esadaran sendiri, akan terasa sebagai sesuatu yang menjadi bagian dan sekaligus tujuan hidup. Sementara itu, Pengamatan terhadap tugas-tugas sejarah yang kita emban ke masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan itu, juga menyadarkan kita akan perlunya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

1.2 PENGERTIAN

Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki arti yaitu :

Panca artinya lima

Syila artinya batu sendi, alas/dasar

Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 and tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun. II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah pilihan, masalah putusan suatu bangsa mengenai kehidupan bersama yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan adlam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, mayarakat dan alam semesta.

Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur oleh UUD 1945.

1.3 METODE PENULISAN

Metode pengmpulan data yaitu suatu cara pengumpulan suatu bahan untuk dijadikan suatu makalah/laporan agar data yang terkumpul mampu memberikan penegasan pada makalah tersebut.

Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan metode study literatur yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis bukti-bukti tertentu untuk memperoleh fakta dan kesimpulan yang kuat. Dimana pengumpulan data diperoleh dari berbagai macam sumber sebagai bahan untuk dijadikan suatu makalah.

BAB II

PERMASALAHAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional yang didambakannya.

Perubahan UUD 1945 hanya terjadi dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasan, tidak menjamin karena mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada diri mereka sendiri, seiring dengan perkembangan dan perubahan modernisasi membawa dampak yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari bahwa ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia ini mengganggu kesatuan nasional, sebagaimana dalam masa Kolonial Belanda dan pemberontakan Komunis yang gagal pada tahun 1965. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional yang disebabkan ketidakrukunan masyarakat yang sangat majemuk maka semua ini hanya dapat diselesaikan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu hukum yuridis. Tidak ada satupun kehidupan yang menjadi faktor integratif dan disintegratif yang dapat membawa bangsa pada kekuatan atau sebaliknya kehancuran.

Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang berkuasa selama masa kekuasaannya berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati bersama dalam konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945.

Adapula masa dimana usaha-usaha untuk mengubah Pancasila itu dengan pemberontakan-pemberontakan senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai faktor lain, pemberontakan yang berlarut-larut itu jelas menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia untuk membangun, menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masa ini ditandai antara lain dengan memberi arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “Sosialisme Indonesia” sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat mendasar. Masa pemutarbalikan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing-masing kekuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri.

Bagi bangsa Indonesia, mempersoalkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sama halnya berarti memutar mundur jarum jamnya sejarah, yang berarti membawa bangsa kita kembali kepada awal meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mementahkan kembali kesepakatan nasional dan menciderakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah secara khidmat kita junjung tinggi sejak tanggal 18 Agustus 1945, ialah sejak lahirnya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang mendukung Pancasila itu.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Landasan Historis

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri seja kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit.

Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa.

Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan Insya Allah untuk selama-lamanya.

2. Landasan Kultural

Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya.

3. Landasan Yuridis

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, benar dan otentik sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut.

4. Landasan Filosofis

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sunber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dalam perjuangan untuk mencapai ehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia.

Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa (nasional) dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara yang disebut sebagai ideologi negara.

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi pandangan dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan maniliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, eonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sutau kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Grondslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negar Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

b. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.

c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).

d. Mengandung norma yang megharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara.

e. Merupakan sumer semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negar Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966.

3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil peranungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namu Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

3.3 PANCASILA SEBAGAI JIWA, KEPRIBADIAN, PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itulah dalammelaksanakan pembangunan misalnya, kita tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-keutuhan bangsa kita sendiri. Suatu corak pembangunan yang barangkali baik dan memuaskan bagi sesuatu bangsa, belum tentu baik atau memuaskan bagi bangsa yang lain.

Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian sesuatu bangsa.

Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencaai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Negara Republik Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya melampaui dan menempuh berbagai jalan dengan gaya yang berbeda. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasila antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya Bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila.

Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri .

Karena Pancasila sudah menjadi pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah Undang-Undang Dasar yang pernah kita miliki yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Mukadimah UUDS RI (1950) Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :

1) Dasar Negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.

2) Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.

3) Jiwa dan kepribadiaan bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, aserta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.

4) Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu nmasyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

5) Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

3.4 PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita, yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya.

Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Dan lebih dari itu, kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.

Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus manusiawi, artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harusa bertolak dari kodrat manusia, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya.

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta. Secara harfiah “eka” berarti satu/tunggal, “prasetia” berarti janji/tekad, “panca” berarti lima dan “karsa” berarti kehendak yang kuat. Dengan demikian “Ekaprasetia Pancakarsa” berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima Sila Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi.

Ekaprasetia Pancakarsa memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila sebagai berikut :

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.

3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepad orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.

2) Saling mencintai sesama manusia.

3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.

4) Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

7) Berani membela kebenaran dan keadilan.

8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

3) Cinta tanah air dan bangsa.

4) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.

5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4) Musayawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2) Bersikap adil.

3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4) Menghormatsi hak-hak orang lain.

5) Suka memberi pertolongan terhadap orang lain.

6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain..

7) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

8) Suka bekerja keras.

9) Menghargai hasil karya orang lain.

10) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Makalah Desentralisasi Sebagai Wahana Transformasi Pendidikan

2012-01-29T08:32:00.000-08:00

DESENTRALISASI SEBAGAI WAHANA
TRANSFORMASI PENDIDIKAN

oleh
Wayan Rai
Jurusan Ilmu Keolahragaan
Fakultas Pendidikan Ilmu Keolahragaan, IKIP Negeri Singaraja

ABSTRAK

Desentralisasi yang dilakukan dalam dunia pendidikan kita seyogyanya dapat memfasilitasi proses transformasi pendidikan kita, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang harus menghadapi tantangan masyarakat global. Tulisan ini merupakan suatu pemikiran tentang pentingnya proses pendidikan yang lebih bermakna dan lebih demokratis yang merupakan hal-hal yang esensial dalam proses transformasi pendidikan. Analisis tentang hambatan-hambatan potensial bagi keberhasilan proses transformasi tersebut juga dibahas.

Kata kunci : desentralisasi, transformasi pendidikan

ABSTRACT

Our educational decentralization is supposed to facilitate our process of educational transformation, in order to improve the quality of our human resources whose struggle is apparent in this global world. This article discusses the importance of a more meaningful and democratic process of education which is essential in the process of educational transformation. An analysis of potential obstacles to the transformation is also a part of the discussion.

Key words : decentralization, educational transformation.

1. Pendahuluan
Sejak era reformasi di Indonesia dimulai sekitar lima tahun yang lalu, berbagai harapan muncul untuk terjadinya perubahan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan adalah agenda wajib yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mochtar Buchori dalam bukunya Pendidikan Antisipatoris (2001) menyebut perubahan pendidikan sebagai upaya reformasi sekaligus transformasi. Menurutnya, reformasi pendidikan adalah perubahan –perubahan yang perlu dilakukan pada sekolah-sekolah kita tanpa mengubah fondasi dan struktur dari sistem yang ada sekarang, sedangkan transformasi pendidikan adalah perubahan-perubahan yang mendasar dan mendalam dalam sistem pendidikan kita, perubahan yang menyentuh sendi-sendi (foundations), struktur, dan modus operasi di sekolah-sekolah kita. Perubahan-perubahan seperti ini akan mengubah wajah dan watak sekolah kita. Transformasi pendidikan memerlukan waktu yang lama dan merupakan akibat kumulatif dari langkah-langkah reformasi pendidikan yang dilakukan. Dengan mengambil pemikiran Buchori ini, berarti transformasi memiliki tataran esensi yang lebih tinggi daripada sekadar reformasi; reformasi adalah kendaraan menuju terwujudnya sistem masyarakat baru Indonesia, dimana pendidikan inklusif.
Tantangan pendidikan kita pada abad ke-21 ini adalah penyiapan tenaga kerja yang handal dan memiliki moralitas yang baik. Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, mau tak mau kita memang harus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar agar generasi muda kita mendapat pendidikan yang relevan dengan kemajuan itu, sehingga mereka dapat hidup dengan baik dalam kancah pergaulan yang mendunia ini.
Menurut hasil telaah terhadap pendidikan kita oleh Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia yang dilaporkan oleh Jalal dan Supriadi (2001), ada tiga acuan dasar pengembangan pendidikan kita dalam era reformasi untuk menjawab tantangan globalisasi, yaitu acuan filosofis, acuan nilai kultural, dan acuan lingkungan strategis. Acuan filosofis ini berdasarkan pada abstraksi acuan hukum dan kajian empiris tentang kondisi sekarang serta idealisasi masa depan. Secara filosofis, pendidikan perlu memiliki karakteristik a) mampu mengembangkan kreatifitas, kebudayaan, dan peradaban, b) mendukung diseminasi nilai keunggulan, c) mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan, d) mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral.
Pendidikan kita harus pula memiliki acuan nilai kultural dalam penataan aspek legal, termasuk dalam penataan pendidikan. Tata nilai itu sendiri bersifat kompleks dan berjenjang, mulai dari jenjang nilai ideal, instrumental, sampai pada operasional. Pada tingkat ideal, acuan pendidikan adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan. Pada tingkat instrumental, nilai-nilai penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat dan kebanggaan. Pada tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportivitas, kesiapan bersaing, dan sekaligus bekerja sama dan disiplin diri.
Acuan lingkungan strategis mencakup lingkungan nasional dan lingkungan global. Lingkungan nasional ditandai dengan dua hal yang sangat substansial, yaitu masih berlangsungnya krisis multidimensi dan tuntutan untuk reformasi di segala bidang. Acuan strategis ini mengandung arti bahwa pendidikan kita harus dapat menjawab tantangan reformasi dan membawa negeri ini keluar dari berbagai krisis, sedangkan, lingkungan global kita ditandai, antara lain, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan global mengharuskan pendidikan menerapkan berbagai prinsip yang sangat mendasar, seperti penetapan standar mutu sehingga kita bisa bersaing dengan dunia global, dan penggunaan berbagai cara belajar dengan mendaya gunakan beragam sumber belajar (Jalal dan Supriadi, 2001, hal 6-7).
Pada masa lampau, kebijakan sentralistik telah menjadi salah satu penghambat potensial kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Mulai dari kurikulum, manajemen, sampai kepada evaluasi hasil belajar ditentukan oleh pusat. Terbukti kebijakan yang bersifat top down ini tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara spesifik karena tidak menjawab tantangan kehidupan yang nyata, sehingga sekolah telah terposisi secara marginal, kurang berdaya, tidak mandiri, tidak ada lagi celah bagi guru maupun siswa untuk mengembangkan kreativitas. Para pelaku pendidikan terbiasa untuk membebek karena segalanya telah diatur oleh juklak dan juknis. Lihat saja susunan kurikulum yang terlalu padat dan kaku, ditambah lagi sistem evaluasi dalam bentuk ebtanas yang lebih banyak lemahnya dibandingkan manfaat yang diperoleh. Dilihat dari isu sentralisasi pendidikan yang tidak relevan lagi sekarang ini, desentralisasi adalah jawabannya. Pertanyaannya sekarang, bila transformasi pendidikan sangat mendesak untuk dilakukan, apakah desentralisasi dapat dijadikan wahana untuk mewujudkannya.
Pembahasan berikut ini akan mencoba menjawab pertanyaan di atas melalui suatu pemikiran yang mengupas isu desentralisasi sebagai suatu fenomena yang hangat dalam dunia pendidikan kita, dan transformasi pendidikan sangat penting di lakukan. Di sini, penulis mengajukan dua pemikiran, yaitu 1) bahwa pendidikan yang bermakna dan pendidikan yang demokratis berpeluang untuk terjadi melalui desentralisasi pendidikan; dan 2) faktor administratif dan psikologis merupakan ancaman bagi pelaksanaan desentralisasi. Kedua isu ini menimbulkan pertanyaan sekaligus juga memberi jalan untuk menjawab pertanyaan apakah desentralisasi dapat membawa kita keluar dari krisis pendidikan nasional yang sedang terjadi sekarang ini.

2. Pembahasan
2.1. Desentralisasi Pendidikan
Kelemahan sistem sentralistik dalam pendidikan kita merupakan data empiris yang dapat menjadi dasar amat kuat untuk dilakukannya desentralisasi. Bahkan, secara filosofis-sosiologis, desentralisasi pendidikan merupakan pilihan strategis bagi pengembangan pendidikan pada masa depan.
Berdasarkan UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menganut tiga azas sekaligus, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Selanjutnya melalui UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 25/2000, diatur mengenai otonomi daerah. Secara umum, tujuan desentralisasi adalah untuk (1) mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil di tingkat lokal, (2) meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam usaha kegiatan sosial ekonomi, (3) menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal lebih realistis.
Arah kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah juga dilaksanakan pada sektor pendidikan. Pemerintah pusat (Depdiknas), secara bertahap menyerahkan sebagian urusannya pada instansi vertikal di bawahnya, terutama dalam pengelolaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Model desentralisasi pendidikan menggunakan kabupaten/kota sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Implikasi dari model ini adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, mengadakan perubahan kelembagaan, penataan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan lebih menekankan pada profesionalisme, dan pendanaan langsung ke kabupaten dalam bentuk block grants.
Desentralisasi memang merupakan pintu masuk untuk mengembangkan otonomi pendidikan guna memperbaiki kondisi pendidikan kita yang kian terpuruk. Keleluasaan yang diperoleh daerah memungkinkan harapan menuju transformasi budaya melalui pendidikan dapat terwujud.

2.2. Desentralisasi Sebagai Wahana Transformasi Pendidikan
Menurut pendapat penulis, ada dua hal esensial yang patut diperjuangkan melalui desentralisasi pendidikan agar transformasi pendidikan bisa diwujudkan, yaitu: (1) terjadinya pendidikan yang bermakna dan (2) pelaksanaan pendidikan yang demokratis.

2.2.1. Pendidikan yang Bermakna
Menurut Buchori (2001), pendidikan bermakna dapat diartikan sebagai pendidikan untuk memahami makna. Pemahaman makna ini penting karena pengetahuan yang tidak bermakna (meaningless knowledge) tidak ada gunanya dan hanya menjadi beban hidup. Sebaliknya, pengetahuan yang bermakna (meaningful knowledge) merupakan sesuatu yang bersifat fungsional dan berguna bagi kehidupan.
Mengutip buku terkenal dan menjadi buku klasik berjudul Realms of Meaning, Buchori menyebutkan enam jenis wilayah makna, yaitu makna simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan sinoptik. Untuk memahami makna di wilayah simbolik, siswa harus mempelajari bahasa dan matematika. Untuk masuk ke wilayah makna empiris, siswa harus belajar lingkungan fisik (fisika, kimia, biologi, dsb), lingkungan sosial, dan budaya. Pelajaran seni (seni suara, seni sastra, seni gerak, dan seni visual) dapat membentuk makna estetik. Makna sinoetik dipahami melalui bermain peran, pembahasan film, maupun cerita-cerita lain. Untuk wilayah makna etik, siswa perlu memahami dan mematuhi secara sukarela norma-norma yang ada, sedangkan pelajaran sejarah, filsafat, dan agama membangun makna sinoptik.
Semua makna itu hanya akan dapat diperoleh apabila proses pendidikan dilakukan secara mendasar, holistik, dan membumi. Pendidikan yang begini akan terjadi apabila guru dan siswa mempunyai keleluasaan untuk menentukan arah pembelajaran yang paling relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan itu sendiri mencakup tingkat perkembangan siswa dan faktor lingkungan tempat siswa itu berada. Selama ini, karena berbagai kebijakan pusat yang membelenggu, kreativitas guru menjadi terpasung, sehingga pembelajaran bermakna tak dapat terjadi. Contohnya test-oriented sebagai salah satu akibat langsung dari sistem Ebtanas maupun UAN telah mendorong pembelajaran berlangsung secara parroting, siswa menghafal materi dan berlatih menjawab pertanyaan. Sangat sedikit kesempatan diberikan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang mereka pelajari.
Menurut Delors dkk. (1996), pendidikan yang bermakna harus dilaksanakan melalui empat pilar pendidikan (the four pillars of education), yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Keempat pilar ini mesti diterapkan secara seimbang dalam praktek pendidikan sebab keempatnya merupakan pengalaman hidup sepanjang hayat di mana siswa belajar memahami dan mengaplikasikan ilmu dan nilai yang difokuskan, baik pada individu maupun lingkungan. Pendidikan harus mengupayakan setiap individu menemukan, menggali, dan memperkaya potensi kreatifnya masing-masing dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya (learning to be).
Melalui learning to know, siswa menguasai the instruments of knowledge. Pengetahuan itu sendiri adalah alat (means) dan tujuan (ends) hidup. Dikatakan sebagai alat karena pengetahuan digunakan untuk memahami lingkungan, mengembangkan keterampilan untuk bekerja, dan alat berkomunikasi. Sebagai tujuan, pengetahuan itu memberikan kenikmatan dalam memahami, mengetahui, dan menemukan suatu fenomena kehidupan. Mengingat pengetahuan terus berkembang, penting bagi setiap individu untuk mengetahui segala hal (general knowledge) sebelum dia menuju suatu spesialisasi.
Dalam learning to do, individu dilatih untuk mempraktekkan pengetahuannya. Jadi, di sini dikembangkan keterampilan agar siswa siap menyongsong dunia kerja. Melalui learning to do ini, proses pendidikaan menyiapkan individu siap pakai dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan tuntutan pekerjaan di masa depan.
Dalam learning to live together, setiap individu harus menyadari bahwa dunia sudah sangat kompleks, penuh konflik, dan adanya kompetisi tidak sehat. Namun, penting disadari bahwa ada tujuan yang sama, yaitu terciptanya kerjasama dan persahabatan (cooperation and friendship). Karena itu, perlu setiap individu belajar memahami orang lain, menerima persamaan maupun perbedaan, dan menyadari adanya saling ketergantungan. Dalam praktek, siswa perlu latihan kerja kelompok, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
Dalam learning to be, pendidikan adalah all round development, keseluruhan perkembangan di mana siswa menjadi independen, berpikir dan berpendapat kritis, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah sendiri, serta berani mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab.

2.2.2. Pendidikan yang Demokratis
Demokrasi dalam pendidikan paling tidak dapat dibahas dari dua sudut. Pertama, pendidikan demokratis yang terkait dengan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Karena belajar adalah sepanjang hayat (throughout life), maka patut diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Kedua, demokrasi dalam proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam konteks desentralisasi, maka sangat mungkin untuk menjadikan pendidikan demokratis, dengan tujuan peningkatan mutu sekaligus juga sebagai wahana pengembangan jiwa dan sikap demokratis dikalangan siswa.
Dalam buku 4 Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen (2001) yaitu mengenai Pedoman Tatakrama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Sekolah (untuk SLTP) disebutkan pentingnya pendidikan budi pekerti, baik yang berupa perceived behavior (yang dipelajari melalui pendidikan PPKN, Agama, dan lain-lain), maupun manifested behavior (yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari). Sesungguhnya tujuan puncak dari kedua aspek pendidikan budi pekerti adalah manifested behavior itu.
Selanjutnya, dalam buku itu disebutkan, dalam pengembangan pedoman tata krama dan tata tertibnya, setiap sekolah wajib melakukannya dengan melibatkan semua unsur, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang ttua murid. Hal ini di lakukan untuk terciptanya pemahaman yang baik terhadap pedoman itu, sehingga setiap orang menaatinya tanpa ada rasa terpaksa, maupun mengerti segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Terlibatnya siswa dalam pengembangan tata tertib bukanlah menjadi ciri khas otonomi sekolah yang sekarang sedang digulirkan. Aturan itu sudah ada sejak dulu. Namun, sejauh mana siswa betul-betul terlibat dan pendapatnya didengar, itulah yang mestinya dikembangkan sekarang ini.
Pada sekolah-sekolah kita, fenomena pendidikan budi pekerti melalui tata tertib kelas/sekolah dilakukan secara bervariasi. Pada beberapa sekolah swasta yang cukup modern, proses pengambilan keputusan mengenai tata tertib sudah melibatkan siswa secara langsung sejak perencanaannya. Pada beberapa sekolah, ada juga draf disiapkan oleh guru/kepala sekolah, kemudian disodorkan kepada siswa untuk dimintakan tanggapan dan persetujuan mereka. Namun, pada banyak sekolah, peraturan dibuat oleh kepala sekolah, dipajang di dinding masing-masing kelas. Dalam desentralisasi di mana sekolah mempunyai wewenang luas untuk mengatur diri sendiri, atmosfer yang kondusif untuk pengembangan demokrasi dapat diciptakan melalui penanaman rasa saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, dan kerjasama yang berlandaskan kesejajaran dapat dilakukan.
Berdasarkan berbagai kajian teori dan hasil penelitian, Dantes(1992) mengajukan pola pendidikan demokratis-partisipatoris, dengan dicirikan oleh prinsip; Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Sesuai dengan prinsip di atas, dalam bentuk pola asuhan/pendidikan ini, orang tua atapun guru dalam menanamkan berbagai perilaku kehidupan, seyogyanya terlebih dahulu memberi suri tauladan secara kontinyu mengenai perilaku-perilaku apa yang dikehendaki dimiliki oleh anak. Pendidikan harus konsisten dengan peranannya sebagai model dari anak-anaknya, sehingga dituntut adanya konsistensi antara lain, sikap dan prilaku yang dipegang oleh pendidik dan terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidik memfungsikan dirinya sebagai Ing Madya Mangun Karso yaitu, secara berencana memberikan kesempatan mandiri sedini mungkin pada anak, yang dapat diwujudkan dengan memberi peluang pada anak untuk mengambil keputusan, berpendapat, memberi motivasi, serta dorongan pada anak. Pendidik hendaknya dapat memfungsikan dirinya sebagai teman bagi anak, sehingga orang tua dapat berfungsi komplementer dalam berbagai hal bagi anak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak yang berhubungan dengan berbagai perilaku kehidupan dapat didiskusikan untuk mencari hakikatnya. Dengan demikian, internalisasi, kemandirian, keberanian mengambil keputusan, kreativitas secara optimal akan terjadi pada anak. Semua ini memiliki pengaruh yang optimal pula dalam berbagai pembentukan dan perkembangan aspek-aspek psikologis dan kepribadian anak.
Di pihak lain, orang tua maupun guru secara bertahap dapat mengurangi peranannya baik sebagai model maupun sebagai motivator. Orang tua secara terencana berfungsi secara Tut Wuri Handayani. Dalam konteks ini, orang tua cukup mengamati dan mengawasi anak dalam berbagai perilakunya. Orang tua cukup menunjukkan peranannya lagi bila memang terjadi sesuatu penyimpangan, atau kerancuan terhadap pola prilaku yang ditunjukkan oleh anak. Orang tua bersama anak mendiskusikan perilaku-perilaku kehidupan yang memang dianggap masih rancu atau bahkan menyimpang. Harus didapatkan suatu alasan yang memang dapat diterima oleh anak, mengapa secara hakikat perilaku itu dikatakan salah atau menyimpang. Jelas, untuk hal itu, interaksi sosial antara orang tua dan anak l akan terjadi secara maksimal.
Suasana demokratis akan sangat tampak terwujud dalam pola asuhan secara nyata, dan partisipasi pendidik sesuai dengan kebutuhan ditinjau dari pengembangan psikologis dan pertambahan umur serta pengalaman anak juga terlihat secara baik dan proporsional. Dantes (1992) selanjutnya menekankan, terwujudnya suatu kondisi pola asuhan yang memang nyaman, kondusif, menghargai hak dan kewajiban anak sebagai subyek didik, baik secara jasmani maupun rohani, pembangkitan sifat mandiri pada anak, keberanian mengambil keputusan, tanggung jawab, pembinaan sifat simpati, kejujuran mewarnai pola asuhan ini. Pola pendidikan demokratis partisipatoris ini diyakini dapat menjadi kendaraan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara makro, sehingga secara makro paedagogik pendidikan minimal memiliki fungsi pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian serta pengembangan nilai-nilai.

2.3. Hambatan-Hambatan Desentralisasi Pendidikan
Sebagai suatu paradigma baru dalam kehidupan pendidikan kita, konsep-konsep desentralisasi perlu dipahami secara mendasar. Sistem sentralistik yang sudah mengakar dan membentuk pola pikir dan pola kerja para pelaku pendidikan kita selama ini tidaklah mudah untuk diubah dan disesuaikan dengan paradigma baru ini. Dalam proses ini, penulis berpendapat, paling tidak ada dua penghambat besar pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu faktor administratif dan faktor psikologis.

2.3.1. Hambatan Administratif
Dengan adanya pelimpahan sejumlah besar kewenangan pusat kepada daerah, berarti daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan segala limpahan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Sejumlah tugas yang dulunya ditangani pusat, dalam desentralisasi, menjadi wewenang daerah. Seperti kita ketahui, desentralisasi akan lebih besar ke tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Di tingkat kabupaten, manajemen keuangan akan lebih berat karena adanya sistem block grant. Di tingkat sekolah, manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS) memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengatur rumah tangganya. Agar program desentralisasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, kewenangan-kewenangan baru ini harus dijawab dengan personalia yang handal untuk itu.
Di sinilah persoalannya. Seberapa mampukah personalia yang ada di kabupaten/kota dan di sekolah sekarang ini melaksanakan tugas baru tersebut? Sungguh sangat meragukan. Pasalnya, manajemen yang terlalu sentralistik telah membuat aparat pendidikan di bawah apatis dan menunggu perintah dari pusat saja. Mereka sama sekali tidak tertuntut untuk bisa merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Di samping kurangnya pengalaman itu, patut juga diperhatikan tingkat pendidikan aparat di daerah. Bila diperhatikan, sebagian besar mereka berijazah sekolah menengah; ditambah bagi yang beruntung dan mau, mendapat tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan penataran.
Kurangnya aparat administratif di daerah yang berpendidikan tinggi juga tidak terlepas dari kebijakan pusat yang sudah lama mengadakan rekrutmen pegawai lebih banyak pada golongan dua. Sebagian terbesar penjabat pendidikan di daerah adalah pejabat karier yang mulai dari bawah. Dengan pengalaman bekerja dengan sistem sentralistik dan top down selama ini, tampaknya sulit bagi mereka untuk melakukan manajemen yang leluasa tapi terarah. Nah, dengan kondisi yang demikian, dapatkah kita harapkan SDM yang memadai untuk tugas besar desentralisasi ini?. Sejumlah pakar pendidikan telah menyatakan keraguannya. Winarno Surakhmad, misalnya, mengatakan bila perangkat dan aturan pelaksanaannya tidak disiapkan dengan baik, seperti yang terjadi sekarang ini, desentralisasi justru akan memperburuk mutu pendidikan (Kompas, 16 Mei 2001). Apakah dengan demikian perlu adanya bantuan tenaga dari perguruan tinggi setempat(yang notabene memiliki SDM yang lebih baik) ? Hingga saat ini belum ada yang mengemukakan pendapat ke arah itu. Mungkin, hal ini perlu diwacanakan.

2.3.2. Hambatan Psikologis
Fenomena menarik lainnya yang akan menjadi penghambat suksesnya desentralisasi pendidikan adalah akan adanya banyak pejabat maupun aparat di pusat yang kehilangan otoritas. Pelimpahan sebagian wewenang ke daerah berarti mengurangi `kekuasaan` pejabat pusat, dan menurunnya `daya cengkeram` mereka terhadap daerah. Di samping itu, bila kita percaya bahwa pejabat di pusat itu berpraktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), maka pengurangan wewenang ini berarti pula mereka kehilangan sebagian `lahan` rejeki tak halal yang selama ini mereka nikmati.
Meskipun wacana ini jauh dari nuansa akademis, namun sangat penting di pahami sebab KKN telah menjadi fenomena yang memasyarakat secara luas. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak psikologis yang besar di kalangan pejabat pusat. Kekhawatiran kita adalah `pemangkasan` ini akan membuat mereka kehilangan semangat, yang akibatnya menjadi `masa bodo`. Semua tugas dilepas begitu saja ke daerah, sementara daerah belum siap sama sekali (dan memang tugas itu bukan sepenuhnya dilimpahkan ke daerah). Inilah salah satu hambatan yang nyata di depan mata.
Sudut lain yang terkait dengan faktor psikologis adalah nuansa pendaerahan itu sendiri. Persepsi yang salah terhadap konsep desentralisasi bukan hanya akan menurunkan kualitas pendidikan, tetapi juga akan menimbulkan semangat kedaerahan yang tinggi. Perbedaan kemampuan antardaerah dalam mengelola pendidikannya secara psikologis akan menyebabkan timbulnya perasaan berbeda; merasa lebih tinggi, baik, hebat dan sebagainya bagi yang lebih mampu, sedangkan rasa inferior akan muncul pada daerah-daerah miskin. Lebih jauh, hal ini akan memunculkan kecendrungan `putra asli daerah`untuk guru. Padahal, Prof. Suyanto Rektor UNY mengatakan, bahwa guru seharusnya lintas lokasi, lintas etnis, dan lintas agama (Kompas, 16 Mei 2001). Ini tentu sangat potensial untuk menimbulkan fragmentasi antardaerah, yang pada akhirnya akan mengancam integritas bangsa.

3. Penutup
Dengan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa masih terlalu dini bagi kita untuk berharap bahwa desentralisasi akan dapat memperbaiki kondisi pendidikan kita. Reformasi melalui desentralisasi ini boleh saja dilakukan, tetapi patut diingat betapa, karena pembodohan-pembodohan rakyat yang selama lebih dari tiga puluh tahun ini, kita telah benar-benar terpuruk dari segi kualitas sehingga suatu upaya reformasi menuju perbaikan harus selalu diperhitungkan dari segi sejauh mana kita siap untuk itu.
Untuk itu, diperlukan adanya langkah-langkah awal melalui koordinasi yang baik antara daerah dan pusat, untuk menyiapkan daerah maupun pusat sendiri, baik fisik maupun mental psikologis dalam menyongsong desentralisasi. Memang, mau tidak mau, suka tidak suka, pusat harus rela desentralisasi ini berjalan sesuai dengan fitrahnya, sementara daerah harus siap dengan segala konsekuensi dari kewenangan baru yang sangat berat ini.
Tampaknya kita sepakat bahwa dalam keterpurukan yang multidimensi sekarang ini, pendidikan adalah satu-satunya tiang penyangga upaya kita keluar dari kemelaratan ini. Karena itu, seyogyanya pendidikan di upayakan sesegera mungkin `sembuh dari sakit yang panjang` ini, dan menjadi the leading point untuk perbaikan semua aspek kehidupan kita. Kesadaran ini harus dipupuk dan di kembangkan pada semua unsur masyarakat sehingga wacana desentralisasi yang di atas kertas sangat menjanjikan perbaikan mutu pendidikan ini, benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Jika hal itu terjadi, barulah kita dapat berharap bahwa desentralisasi pendidikan dapat menjadi wahana transformasi pendidikan seperti yang disebutkan pada awal tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buchori, M. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta : Kanisius.
Dantes; 1992. Pola asuhan dalam hubungannya dengan pendidikan nilai di lingkungan keluarga: Suatu Analisis Makropedagogik. Pidato pengukuhan guru besar. Denpasar: Universitas Udayana.
Delors, J et al. 1996. Learning:The Teasure Within. France: Unesco Publishing.
Jalal, F & Supriadi, D. (Ed).2001.Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Yogyakarta: Depdiknas-Bappenas_Adicita Karya Nusa.
_________________ 2001. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, Buku 1 dan 4, Depdiknas.
Kompas, 2001. `Desentralisasi Bisa Turunkan Mutu Pendidikan`, Edisi 16 Mei 2001.

Makalah Bahasa Indonesia

2012-01-29T08:22:00.001-08:00

Makalah Bahasa Indonesia – Ragam dan Laras Bahasa

Makalah Bahasa Indonesia – Ragam dan Laras Bahasa. Di makalah bahasa Indonesia kali ini saya akan coba share salah satu makalah dengan judul Ragam dan Laras Bahasa, semoga makalah ragam dan laras bahasa ini bisa membantu bagi rekan-rekan pengunjung yang sedang kesulitan mencari makalah bahasa Indonesia, selain itu ada beberapa makalah bahasa Indonesia lainnya seperti Konteks Kultural Bahasa Tulisan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa Indonesia.
RAGAM DAN LARAS BAHASA

Ragam Bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara (Bachman, 1990). Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik (mempunyai prestise tinggi), yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah (karangan teknis, perundang-undangan), di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi (seperti surat dinas) disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi.

Menurut Dendy Sugono (1999 : 9), bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi remi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku.

Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, yaitu (1) ragam bahasa lisan, (2) ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap (organ of speech) dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan (ejaan). Selain itu aspek tata bahasa dan kosa kata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf, melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjdi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya. Meskipun ada keberimpitan aspek tata bahasa dan kosa kata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain.

Di dalam bahasa Indonesia disamping dikenal kosa kata baku Indonesia dikenal pula kosa kata bahasa Indonesia ragam baku, yang alih-alih disebut sebagai kosa kata baku bahasa Indonesia baku. Kosa kata baasa Indonesia ragam baku atau kosa kata bahasa Indonesia baku adalah kosa kata baku bahasa Indonesia, yang memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku, yang dijadikan tolok ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Jadi, kosa kata itu digunakan di dalam ragam baku bukan ragam santai atau ragam akrab. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan digunakannya kosa kata ragam baku di dalam pemakian ragam-ragam yang lain asal tidak mengganggu makna dan rasa bahasa ragam yang bersangkutan.

Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam pada itu perlu yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan (situasi pembicaraan), pelaku bicara, dan topik pembicaraan (Fishman ed., 1968; Spradley, 1980).

Menurut Felicia (2001 : 8), ragam bahasa dibagi berdasarkan :

A. Media pengantarnya atau sarananya, yang terdiri atas :

1. RAGAM LISAN
Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, ceramah; dan ragam lisan yang nonstandar, misalnya dalam percakapan antarteman, di pasar, atau dalam kesempatan nonformal lainnya.

2. RAGAM TULIS
Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun nonstandar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis nonstandar dalam majalah remaja, iklan, atau poster.

B. Berdasarkan situasi dan pemakaian

Ragam bahasa baku dapat berupa : (1) ragam bahasa baku tulis dan (2) ragam bahasa baku lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam bahasa baku lisan makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat.

Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan.

Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis, walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis, ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kedua ragam itu masing-masing, ragam tulis dan ragam lisan memiliki ciri kebakuan yang berbeda.

Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis (berdasarkan tata bahasa dan kosa kata) :

1. Tata Bahasa
(Bentuk kata, Tata Bahasa, Struktur Kalimat, Kosa Kata)

a. Ragam bahasa lisan :
- Nia sedang baca surat kabar
- Ari mau nulis surat
- Tapi kau tak boleh nolak lamaran itu.
- Mereka tinggal di Menteng.
- Jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
- Saya akan tanyakan soal itu
.
b. Ragam bahasa Tulis :
- Nia sedangmembaca surat kabar
- Ari mau menulis surat
- Namun, engkau tidak boleh menolak lamaran itu.
- Mereka bertempat tinggal di Menteng
- Jalan layang itu dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
- Akan saya tanyakan soal itu.

2. Kosa kata
Contoh ragam lisan dan tulis berdasarkan kosa kata :
a. Ragam Lisan
- Ariani bilang kalau kita harus belajar
- Kita harus bikin karya tulis
- Rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak

b. Ragam Tulis
- Ariani mengatakan bahwa kita harus belajar
- Kita harus membuat karya tulis.
- Rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak.
Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi standar dan nonstandar.
a. ragam standar,
b. ragam nonstandar,
c. ragam semi standar.

Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luwes sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modem (Alwi, 1998: 14).

Pembedaan antara ragam standar, nonstandar, dan semi standar dilakukan berdasarkan :
a. topik yang sedang dibahas,
b. hubungan antarpembicara,
c. medium yang digunakan,
d. lingkungan, atau
e. situasi saat pembicaraan terjadi

Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar dan nonstandar :

•?penggunaan kata sapaan dan kata ganti,
•?penggunaan kata tertentu,
•?penggunaan imbuhan,
•?penggunaan kata sambung (konjungsi), dan
•?penggunaan fungsi yang lengkap.

Penggunaan kata sapaan dan kata ganti merupakan ciri pembeda ragam standar dan ragam nonstandar yang sangat menonjol. Kepada orang yang kita hormati, kita akan cenderung menyapa dengan menggunakan kata Bapak, Ibu, Saudara, Anda. Jika kita menyebut diri kita, dalam ragam standar kita akan menggunakan kata saya atau aku. Dalam ragam nonstandar, kita akan menggunakan kata gue.

Penggunaan kata tertentu merupakan ciri lain yang sangat menandai perbedaan ragam standar dan ragam nonstandar. Dalam ragam standar, digunakan kata-kata yang merupakan bentuk baku atau istilah dan bidang ilmu tertentu. Penggunaan imbuhan adalah ciri lain. Dalam ragam standar kita harus menggunakan imbuhan secara jelas dan teliti.

Penggunaan kata sambung (konjungsi) dan kata depan (preposisi) merupakan ciri pembeda lain. Dalam ragam nonstandar, sering kali kata sambung dan kata depan dihilangkan. Kadang kala, kenyataan ini mengganggu kejelasan kalimat.

Contoh :
(1) Ibu mengatakan, kita akan pergi besok
(1a) Ibu mengatakan bahwa kita akan pergi besok

Pada contoh (1) merupakan ragam semi standar dan diperbaiki contoh (1a) yang merupakan ragam standar.

Contoh :
(2) Mereka bekerja keras menyelesaikan pekerjaan itu.
(2a) Mereka bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan itu.

Kalimat (1) kehilangan kata sambung (bahwa), sedangkan kalimat (2) kehilangan kata depan (untuk). Dalam laras jurnalistik kedua kata ini sering dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa laras jurnalistik termasuk ragam semi standar.

Kelengkapan fungsi merupakan ciri terakhir yang membedakan ragam standar dan nonstandar. Artinya, ada bagian dalam kalimat yang dihilangkan karena situasi sudah dianggap cukup mendukung pengertian. Dalam kalimat-kalimat yang nonstandar itu, predikat kalimat dihilangkan. Seringkali pelesapan fungsi terjadi jika kita menjawab pertanyaan orang. Misalnya, Hai, Ida, mau ke mana?” “Pulang.” Sering kali juga kita menjawab “Tau.” untuk menyatakan ‘tidak tahu’. Sebenarnya, pëmbedaan lain, yang juga muncul, tetapi tidak disebutkan di atas adalah Intonasi. Masalahnya, pembeda intonasi ini hanya ditemukan dalam ragam lisan dan tidak terwujud dalam ragam tulis.
LARAS BAHASA

Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini kita mengenal iklan, laras ilmiah, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya.

Setiap laras memiliki cirinya sendiri dan memiliki gaya tersendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulis dan dalam bentuk standar, semi standar, atau nonstandar. Laras bahasa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah laras ilmiah.
LARAS ILMIAH

Dalam uraian di atas dikatakan bahwa setiap laras dapat disampaikan dalam ragam standar, semi standar, atau nonstandar. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar.

Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali pelbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang melainkan disebut penulis (Soeseno, 1981: 1).

Dalam uraian di atas dibedakan antara pengertian realitas dan fakta. Seorang pengarang akan merangkaikan realita kehidupan dalam sebuah cerita, sedangkan seorang penulis akan merangkaikan berbagai fakta dalam sebuah tulisan. Realistis berarti bahwa peristiwa yang diceritakan merupakan hal yang benar dan dapat dengan mudah dibuktikan kebenarannya, tetapi tidak secara langsung dialami oleh penulis. Data realistis dapat berasal dan dokumen, surat keterangan, press release, surat kabar atau sumber bacaan lain, bahkan suatu peristiwa faktual. Faktual berarti bahwa rangkaian peristiwa atau percobaan yang diceritakan benar-benar dilihat, dirasakan, dan dialami oleh penulis (Marahimin, 1994: 378).

Karya ilmiah memiliki tujuan dan khalayak sasaran yang jelas. Meskipun demikian, dalam karya ilmiah, aspek komunikasi tetap memegang peranan utama. Oleh karenanya, berbagai kemungkinan untuk penyampaian yang komunikatif tetap harus dipikirkan. Penulisan karya ilmiah bukan hanya untuk mengekspresikan pikiran tetapi untuk menyampaikan hasil penelitian. Kita harus dapat meyakinkan pembaca akan kebenaran hasil yang kita temukan di lapangan. Dapat pula, kita menumbangkan sebuah teori berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi, sebuah karya ilmiah tetap harus dapat secara jelas menyampaikan pesan kepada pembacanya.

Persyaratan bagi sebuah tulisan untuk dianggap sebagai karya ilmiah adalah sebagai berikut (Brotowidjojo, 1988: 15-16).

1. Karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik.

2. Karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulisan ilmiah, yakni penyebutan rujukan dan kutipan yang jelas.

3. Karya ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural.

4. Karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab-akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan.

5. Karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis.

6. Karya ilmiah ditulis secara tulus. Hal itu berarti bahwa karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat emotif.

7. Karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jika pada akhirnya timbul kesan argumentatif dan persuasif, hal itu ditimbulkan oleh penyusunan kerangka karangan yang cermat. Dengan demikian, fakta dan hukum alam yang diterapkan pada situasi spesifik itu dibiarkan berbicara sendiri. Pembaca dibiarkan mengambil kesimpulan sendiri berupa pembenaran dan keyakinan akan kebenaran karya ilmiah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dari segi bahasa, dapat dikatakan bahwa karya ilmiah memiliki tiga ciri, yaitu :

1. harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar atau mendua makna
2. harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan, agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan
3. harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa.

Disamping persyaratan tersebut di atas, untuk dapat dipublikasikan sebagai karya ilmiah ada ketentuan struktur atau format karangan yang kurang lebih bersifat baku. Ketentuan itu merupakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam International Standardization Organization (ISO). Publikasi yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ISO memberikan kesan bahwa publikasi itu kurang valid sebagai terbitan ilmiah (Soehardjan, 1997 : 10). Struktur karya ilmiah (Soehardjan, 1997 : 38) terdiri atas judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih dan daftar pustaka. ISO 5966 (1982) menetapkan agar karya ilmiah terdiri atas judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, inti tulisan (teori metode, hasil, dan pembahasan), simpulan, dan usulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka (Soehardjan, 1997 : 38).
RAGAM BAHASA KEILMUAN

Menurut Sunaryo, (1994 : 1), bahwa dalam berkomunikasi, perlu diperhatikan kaidah-kaidah berbahasa, baik yang berkaitan kebenaran kaidah pemakaian bahasa sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan sosio budayanya. Pada saat kita berbahasa, baik lisan maupun tulis, kita selalu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan bentuk-bentuk bahasa yang kita gunakan. Pada saat menulis, misalnya kita selalu memperhatikan siapa pembaca tulisan kita , apa yang kita tulis, apa tujuan tulisan itu, dan di media apa kita menulis. Hal yang perlu mendapat perhatian tersebut merupakan faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor penentu berkomunikasi meliputi : partisipan, topik, latar, tujuan, dan saluran (lisan atau tulis).

Partisipan tutur ini berupa PI yaitu pembicara/penulis dan P2 yaitu pembaca atau pendengar tutur. Agar pesan yang disampaikan dapat terkomunikasikan dengan baik, maka pembicara atau penulis perlu (a) mengetahui latar belakang pembaca/pendengar, dan (b) memperhatikan hubungan antara pembicara/penulis dengan pendengar/pembaca. Hal itu perlu diketahui agar pilihan bentuk bahasa yang digunakan tepat , disamping agar pesannya dapat tersampaikan, agar tidak menyinggung perasaan, menyepelekan, merendahkan dan sejenisnya.

Topik tutur berkenaan dengan masalah apa yang disampaikan penutur ke penanggap penutur. Penyampaian topik tutur dapat dilakukukan secara : (a) naratif (peristiwa, perbuatan, cerita), (b) deskriptif (hal-hal faktual : keadaan, tempat barang, dsb.), (c). ekspositoris, (d) argumentatif dan persuasif.

Ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri :

(1) cendekia : bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat.

(2) lugas dan jelas : bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat.

(3) gagasan sebagai pangkal tolak : bahasa Indonesia keilmuan digunakan dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis.

(4) Formal dan objektif : komunikasi Ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Pada lapis kosa kata dapat ditemukan kata-kata yang berciri formal dan kata-kata yang berciri informal (Syafi’ie, 1992:8-9).

Contoh :
Kata berciri formal Kata berciri informal
Korps korp
Berkata bilang
Karena lantaran
Suku cadang onderdil
LARAS ILMIAH POPULER

Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Karya ilmiah populer tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Tulisan itu dapat berupa petunjuk teknis, pengalaman dan pengamatan biasa yang diuraikan dengan metode ilmiah. Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa yang standar, karya ilmiah populer dapat disajikan dalam ragam standar, semi standar dan nonstandar. Penyusun karya ilmiah populer akan tetap disebut penulis dan bukan pengarang, karena proses penyusunan karya ilmiah populer sama dengan proses penyusunan karya ilmiah. Pembedaan terjadi hanya dalam cara penyajiannya.

Seperti diuraikan di atas, persyaratan yang berlaku bagi sebuah karya ilmiah berlaku pula bagi karya ilmiah populer. Akan tetapi, dalam karya ilmiah populer terdapat pula persoalan lain, seperti kritik terhadap pemerintah, analisis atas suatu peristiwa yang sedang populer di tengah masyarakat, jalan keluar bagi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, atau sekedar informasi baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Jika karya ilmiah memiliki struktur yang baku, tidak demikian halnya dengan karya ilmiah populer. Oleh karena itu, karya ilmiah populer biasanya disajikan melalui media surat kabar dan majalah, biasanya, format penyajiannya mengikuti format yang berlaku dalam laras jurnalistik. Pemilihan topik dan perumusan tema harus dilakukan dengan cermat. Tema itu kemudian dikerjakan dengan jenis karangan tertentu, misalnya narasi, eksposisi, argumentasi, atau deskripsi. Secara lebih rinci lagi, penulis dapat mengembangkan gagasannya dalam berbagai bentuk pengembangan paragraf seperti pola pemecahan masalah, pola kronologis, pola perbandingan, atau pola sudut pandang.

MAKALAH PANCASILA PEMERSATU BANGSA

2012-01-29T08:17:00.001-08:00

PANCASILA PEMERSATU BANGSA

Istilah dan susunan persatuan, kesatuan daripada Pancasila dalam keadaannya sebagaimana terdapat pada dirinya sendiri.

Di dalam istilah Pancasila tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat negara, melainkan hanya menunjukkan bahwa dasar filsafat negara Indonesia tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban, suatu asas keadaban. Kelima sila tersebut merupakan bagian-bagian dalam kesatuan dasar. Bangsa Indonesia hanya memiliki satu dasar yang susunannya tidak tunggal, akan tetapi majemuk tunggal.
II. Pancasila adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, hidup bersama dari bangsa Indonesia yang warga-warganya sebagai manusia yang memiliki bawaan kesamaan dan perbedaan.

Hendaknya warga Indonesia menempatkan perbedaan-perbedaan dan pertentengan-pertentangan dalam kedudukan dan arti yang tidak mempengaruhi kesamaan serta kesatuan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan-perbedaan itu, disadari sebagai suatu hal yang memang menjadi bawaan sebagai manusia pribadi dan makhluk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beridiologi. Asas-asas dalam Pancasila meresap dan hidup terpelihara dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pembangun hidup yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia.

III. Bangsa Indonesia berâ€Pancasilaâ€dalam triprakara yang saling memperkuat dan memperkembangkan.

Bangsa Indonesia berPancasila dalam tiga jenis yang bersama-sama dimiliki, maka tidak ada pertentangan antara â€Pancasilaâ€ Negara, â€Pancasilaâ€ adat kebudayaan, â€Pancasilaâ€religius. Ketiganya saling memperkuat. Negara berPancasila berarti memperkuat dan memperkembangkan bangsa Indonesia beragama dan berkebudayaan, bangsa Indonesia beragama dan berkebudayaan berarti memperkuat dan memperkembangkan Pancasila Negara dan Negara, juga bangsa Indonesia sendiri.

IV. Tempat terdapatnya Pancasila ialah dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila dalam mukadimah baik dari konstitusi RIS maupun dari UUD Sementara merupakan suatu dasar dalam arti dasar dari organisasi susunan dan penyelenggaraan negara Indonesia bukan bukan sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara RI menjadi ada baru dengan adanya Pembukaan UUD 1945. Terbentuknya UUD 1945 sesudah pembukaan itu ada.

V. Rumus persatuan, kesatuan Pancasila

Pancasila terdiri atas lima rumusan yang merupakan kesatuan. Bagian-bagian itu tidak saling bertentangan. Tiap-tiap bagian merupakan bagian yang mutlak, apabila dihilangkan satu bagian saja hilanglah juga hal yang lainnya. Sebaliknya terlepas darihalnya bagian-bagiannya kehilangan kedudukan dan fungsinya.

VI. Sila-sila Pancasila merupakan persatuan dan kesatuan.

Di dalam tiap sila tersimpul sila-sila yang lainnya, yaitu

1. Sila Ketuhanan YME adalah Ketuhanan YME yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ber-Ketuhanan YME, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Sila persatuan Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

VII.Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, berupa sifat kodrat manusia dalam kenyataan yang sewajarnya, ialah sifat perseorangan (individu) dan makhluk sosial dalam kesatuan yang bulat dan harmonis (kedua tunggalan, monodualis)

Manusia menjadi pendukung atau subjek daripada sila-sila Pancasila sehingga di dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang mutlak daripada manusia yaitu susunan diri manusia atas tubuh dan jiwa sebagai kesatuan, sifat perseorangan dan makhluk sosial sebagai kesatuan serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu dengan kata lain Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan berupa dua sifat kodrat manusia yang merupakan kesatuan, suatu keduatunggalan atau monodualis. Sifat kodrat monodualis kemanusiaan itu mempunyai arti menentukan dalam hal-hal pokok mengenai kenegaraan. Oleh karena itu negara Indonesia merupakan negara monodualis dalam segala sesuatunya. Karena sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan yaitu negara yang terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam kelahiran maupun kebatinan yang keduanya memiliki kepentingan dan kebutuhan perseorangan dan bersama, namun keduanya diselenggarakan tidak saling mengganggu melainkan dalam kerjasama.

VIII. Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat Negara dalam Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada waktu ditetapkan Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.Pancasila lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Unsur-unsur Pancasila telah ada dalam adat kebiasaan, kebudayaan, agama-agama bangsa Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu sila-sila Pancasila bukan hasil ciptaan belaka, akan tetapi diketemukan oleh bangsa Indonesia sendiri.

RPP Menggunakan Tahapan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi ( RPP Berkarakter )

2012-01-15T06:17:00.001-08:00

Dalam rangka mengimplementasikan pogram pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap Kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar.

Dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat Tujuan Pembelajaran,Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.

Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Mencantumkan identitas

*Nama sekolah
*Mata Pelajaran
*Kelas/Semester
*Alokasi Waktu

Catatan:

*RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar.
*Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan
*Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada karakteristik kompetensi dasarnya.

A.Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar). Sebelum menuliskan Standar Kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji Standar Isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1.urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau SK dan KD
2.keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran
3.keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi Dasar dipilih dari yang tercantum dalam Standar Isi. Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan Kompetensi Dasar
2.Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran
3.Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran

C.Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan.

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus.

E. Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih.

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan dalam setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan :

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi ini guru melakukan

1. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi guru:

1. Memberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru

2 Mendiskusikan materi bersama siswa

3 Memberikan kesempatan pada peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan cara penyelesaian suatu soal.

4. Melibatkan peserta didik dalam membahas contoh dalam Buku

2. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi guru:

1. Membiasakan peserta didik membaca dan membuat data dalam bentuk tabel atau diagram.

2 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar

3. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi guru:

1. Memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberi penguatan dalam bentuk lisan pada peserta didik yang telah dapat menyelesaikan tugasnya.
2. Memberi konfirmasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh peserta didik melalui sumber buku lain.
3. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang sudah dilakukan
4. Memberikan motivasi kepada peserta didi yang kurang dan belum bisa mengikuti dalam materi mengenai cara membaca dan membuat data dalam bentuk tabel (daftar), cara membaca dan membuat data dalam bentuk diagram..

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

G. Sumber Belajar

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu.

H. Penilaian

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian.

Hukuman Kepada Anak

2011-12-24T22:00:00.000-08:00

Mengapa Hukuman Perlu di Berikan pada Anak? Setiap orang tua bisa dikata tidak pernah ada yang tidak menghukum anaknya. Dalam batas-batas tertentu, hukuman kepada anak bisa menjadi wajib, dan dalam batas-batas tertentu hukuman tidak diperbolehkan. Tujuan memberikan hukuman agar anak bisa menjadi lebih baik, lebih maju, lebih santun dan lebih berguna bagi teman dan lingkungan di mana anak berada. Bukan hukuman yang akan menjadikan anak semakin terpuruk, sedih, atau malah depresi.

Mengapa Hukuman perlu diberikan pada anak? Ada beberapa alasan mengapa hukuman itu harus diberikan pada anak yang bersalah, diantaranya yaitu:

1. Agar anak tidak mengulangi kejadian yang sama

Ketika sekali waktu anak melakukan kesalahan, mungkin kita bisa memakluminya dan memberikan pengertian, akan tetapi jika berulang kali melakukan kesalahan yang sama maka sebagai orang tua kita bisa marah melihat perilaku demikian. Dalam hal ini hukuman memang dimaksudkan agar anak jera (kapok) untuk melakukan kesalahan yang sifatnya sama.

2. Dapat mengambil pelajaran dan hikmah

Kesalahan bagaimanapun juga akan menjadikan anak untuk bisa mengambil pelajaran tentang peristiwa yang dihadapinya. Dengan pemberian hukuman kepada anak, diharapkan ia akan bersikap hati-hati diwaktu yang sama sekaligus jika ia bisa mensosialisasikan perbuatan yang kurang baik itu hendaknya jangan dilakukan kepada teman, saudara, atau orang lain, itu berarti menandakan bahwa anak sudah bisa mengambil pelajaran atas kesalahannya itu.

3. Konsistensi Sebuah Perjanjian

Hukuman yang baik pada dasarnya adalah sebuah konsekuensi dari perjanjian yang kita buat bersama dengan anak. Makna hukuman yang kita berikan kepada anak harus kita pahami bahwa hukuman bukanlah untuk memuaskan nafsu dan emosi kita ketika anak berbuat kesalahan, dan setelah emosi kita luntur maka berakhirlah hukuman yang kita berikan kepada anak.

Jadi, Hukuman perlu diberikan pada anak karena pada dasarnya pemberian hukuman pada anak diharapakan akan berpengaruh pada jiwanya, setiap anak akan sadar bahwa apapun perbuatan yang ia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban.

Bahaya Belajar Sendiri

2011-12-24T21:57:00.001-08:00

Kasus ”SmackDown” dan Proses Pembelajaran Anak
Tentu kita masih ingat beberapa tahun lalu tayangan “Smack Down” di salah satu stasiun siaran televisi nasional menuai protes dari masyarakat. Protes terhadap penayangan program “Smack Down” itu makin gencar tersuarakan setelah saat itu jatuh korban tewas seorang siswa SD yang disinyalir akibat pengaruh atau dampak negatif (baca: tak mendidik) materi tayangan “Smack Down” yang sarat kekerasan.

Tulisan ini tak hendak ikut menghujat atau memprotes tayangan “Smack Down” atau tayangan-tayangan sejenis dan senada yang mungkin tak disadari masih dapat kita saksikan melalui layar tv di rumah kita. Fenomena “Smack Down” ini diangkat dalam tulisan ini karena menurut pendapat penulis masih erat relevansi fenomena tersebut dengan persoalan pengajaran, atau dalam konteks yang lebih luas, pendidikan kita saat ini. Kasus-kasus kekerasan dengan pelaku masih anak-anak usia sekolah dengan mudah dapat kita temui di media-massa. Agar lebih fokus lagi, tulisan ini ingin membahas fenomena “Smack Down” dari perspektif pengajaran atau pendidikan anak.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah mengungkap atau memperkuat kembali pengetahuan kita yang selama ini seringkali tak dicermati dan dilewati begitu saja sebagai sesuatu yang tak penting yakni bahwa pengajaran dan pendidikan anak yang berhasil memerlukan bimbingan orang tua. Penulis ingin mengelaborasi bahwa ada bahaya yang terkandung dalam proses pembelajaran yang bebas (sesuka hati pembelajar [anak]) ketika arahan/guidance dari pihak yang otoritatif (baik dari sisi pengetahuan maupun nilai-nilai moral, seperti guru atau orang tua) absen dari dan ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung.

Dalam mencapai tujuan itu, penulis mengajukan permasalahan terkait dengan kasus fenomena “Smack Down” dan proses belajar siswa atau anak sebagai pemirsa tayangan tersebut. Permasalahan itu, pertama, bagaimana pendekatan teori pembelajaran dan pengajaran dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena “Smack Down” dan proses belajar perilaku agresif pada anak? Dan, kedua, bagaimana peranan orang tua dalam memperkecil dampak buruk tayangan “Smack Down” terhadap perilaku kekerasan siswa-siswi pemirsa? Permasalahan tersebut akan dielaborasi jawabannya melalui studi pustaka dan analisis penulis terkait dengan fenomena yang diamati.

KERANGKA BERPIKIR

Proses pembelajaran dan pengajaran anak merupakan persoalan yang kompleks dan sekaligus penting. Selain karena keberhasilan pembelajaran dan pengajaran anak adalah idaman setiap orang tua, anak yang baik juga adalah cikal bakal masyarakat masa depan yang baik pula.

Dalam kerangka teori ini pembelajaran dan pengajaran anak akan ditekankan pada proses belajar anak itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang juga merupakan proses yang kompleks. Proses belajar anak itu melibatkan banyak faktor baik dari aspek internal maupun aspek eksternal anak (si pembelajar). Dalam pendekatan behavioris, proses belajar dapat disamakan dengan proses perkembangan.

Salah satu teori behavioristik yang menurut penulis dapat digunakan untuk mengamati dan menjelaskan fenomena ”Smack Down” dan proses belajar perilaku agresif pada anak adalah teori belajar sosial. Salah satu alasan teori ini digunakan adalah karena kesesuaiannya untuk menjelaskan kasus fenomena ”Smack Down” dan proses belajar terhadap perilaku agresif pada anak. Hal ini juga didukung oleh Margaret Delores Isom yang menjelaskan teori dari Bandura seperti yang terurai dalam kutipan berikut ini:

The social learning theory is the behavior theory most relevant to criminology. Albert Bandura believed that aggression is learned through a process called behavior modeling. He believed that individuals do not actually inherit violent tendencies, but they modeled them after three principles (Bandura, 1976: p.204). Albert Bandura argued that individuals, especially children learn aggressive reponses from observing others, either personally or through the media and environment. He stated that many individuals believed that aggression will produce reinforcements. These reinforcements can formulate into reduction of tension, gaining financial rewards, or gaining the praise of others, or building self-esteem (Siegel, 1992: p.171). In the Bobo doll experiment, the children imitated the aggression of the adults because of the rewarded gained. Albert Bandura was interested in child development. If aggression was diagnosed early in children, Bandura believe that children would reframe from being adult criminals. “Albert Bandura argued that aggression in children is influenced by the reinforcement of family members, the media, and the environment”(Bandura, 1976: pp. 206-208).
Dalam kutipan tersebut Albert Bandura meyakini bahwa perilaku agresi dipelajari melalui suatu proses yang disebut perilaku “modeling” (peniruan perilaku suatu tokoh). Dia tidak percaya bahwa seorang individu itu mewarisi perilaku kekerasan. Albert Bandura menekankan bahwa individu, terlebih anak-anak, mempelajari respon agresif dari menirukan dan mengamati perilaku anggota keluarga, media, dan juga lingkungan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penguatan perilaku agresif pada anak.

Teori belajar sosial ini dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Bandura, psikolog Amerika, dan Walter Mischel. Dalam teori belajar sosial ini dipaparkan: pandangan para pakar psikologi yang menekankan perilaku, lingkungan, dan kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. Bandura meyakini bahwa seseorang atau anak belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Dengan melakukan pengamatan atau yang disebut juga ”modeling” atau ”imitasi” seseorang (anak) secara kognitif menampilkan perilaku orang lain dan kemudian mungkin akan mengadopsi perilaku orang lain itu menjadi perilaku dirinya sendiri. Contohnya, seorang anak laki-laki kecil mungkin melihat dan mencermati perilaku amarah ayahnya yang agresif terhadap orang lain; ketika diamati anak laki-laki itu dengan teman-teman sebayanya, gaya interaksi anak laki-laki kecil tadi sangat agresif serta memperlihatkan karakteristik yang sama seperti perilaku ayahnya.

PEMBAHASAN

Dengan menggunakan kerangka berpikir sebagaimana diuraikan sebelumnya, fenomena “Smack Down” dan proses belajar perilaku agresif pada anak dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Si anak yang masih dalam taraf operasional konkret belajar langsung tentang “kekerasan” atau perilaku agresif dengan mengamati dan mencermati perilaku-perilaku tokoh (model) yang ada dalam tayangan “Smack Down”. Ia mempelajari segala hal tentang apa yang dilakukan dan terjadi dalam tayangan ”Smack Down” dengan menirukannya (melalui proses imitasi perilaku model) dan sekaligus menerapkannya dalam bentuk permainan bersama teman-temannya.

Terkait dengan hal ini Aristoteles pernah menyatakan bahwa segala sesuatu yang harus dipelajari sebelum kita melakukannya, maka hal itu kita pelajari dulu dengan cara mengerjakannya. Kita belajar melalui proses learning by doing. Si anak belajar tentang perilaku agresif dengan juga mempraktekkannya secara langsung bersama kawan-kawannya dengan cara yang tak terperhitungkan sebelumnya bahwa perilaku itu membahayakan baik dirinya maupun teman-temannya.

Hal krusial dalam kasus ini dan proses pengamatan ini adalah kesiapan mental si anak dalam merefleksikan informasi apa pun terkait dengan tayangan ”Smack Down” dan peran orang tua sebagai sumber informasi pembanding sekaligus guidance bagi si anak. Kesiapan psikologis si anak yang masih relatif sederhana belum memungkinkan adanya penyaringan dan pemilahan antara yang benar-benar terjadi dan yang tidak benar-benar terjadi dalam tayangan “Smack Down” tersebut.

Si anak belum mampu atau tidak memiliki wawasan yang lebih luas untuk membedakan sebagian materi tayangan “Smack Down” mana yang hanya bersifat dramatisasi suatu adegan dan mana yang memang terjadi. Pada titik ini, peran guidance/guru/orangtua yang memiliki otoritas menjadi penting dalam proses pembelajaran yang benar terutama dalam memberikan informasi pembanding atau pemerluas wawasan yang memungkinkan teredamnya dampak yang buruk dan membahayakan. Dalam kasus ini adalah dampak buruk proses peniruan perilaku agresif pada anak akibat proses modeling terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam tayangan sarat perilaku agresif, yakni tayangan “Smack Down”.

Terlepas dari perdebatan soal apakah tayangan ”Smack Down” atau tayangan yang bermuatan semacam (seperti film laga) itu etis atau tidak, edukatif atau tidak, maka proses belajar anak yang mengamati tayangan itu secara langsung dan bahkan melakukan imitasi atas apa yang ditayangkan dengan melakukan gerakan dan perilaku ”smack down” menyiratkan telah terjadinya atau berlangsungnya proses belajar yang efektif terhadap diri si anak (meskipun tidak bagus dari sisi pendidikan karena menimbulkan korban tewas dan meningkatnya perilaku agresif anak yang merusak). Tayangan “Smack Down” di satu sisi telah berperan sebagai ‘Guru yang Agung,’   meminjam istilah yang diciptakan oleh William A. Ward, karena ia telah menginspirasi si anak yang menyaksikan tayangannya dengan berupaya menjadi seperti ‘jagoan’ sebagaimana yang ditayangkan.

Dalam konteks fenomena “Smack Down” dan segala wacananya di masyarakat, secara umum, juga memberikan pembelajaran kepada kita semua, dan terutama orang tua, agar lebih waspada dalam ’membiarkan’ atau lebih halusnya mengizinkan si anak dalam ’mengonsumsi’ tayang-tayangan program televisi (dalam hal ini tayangan ”Smack Down”) yang mengandung perilaku agresif atau kekerasan. Sebagai orang tua/guidance/guru/pengajar, minimal, memberikan bekal wawasan kepada anak (didik)nya dan juga peka serta awas dan terlibat secara sadar dalam proses pengajaran dan pendidikan yang lebih luas guna mengantisipasi dampak negatif tayangan televisi di negeri kita.

KESIMPULAN

Pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

•   Proses belajar anak terhadap perilaku agresif terjadi melalui proses modeling atau peniruan perilaku agresif tokoh yang ditayangkan dalam tayangan ”Smack Down” atau tayangan sejenis. Proses belajar anak terhadap agresivitas ini makin diperkuat ketika pengaruh orang tua/ guidance/ guru absen saat terjadinya proses belajar.

•   Peran orang tua/ guidance/ guru dalam ikut mempengaruhi dan memperluas cakrawala wawasan dan pengetahuan anak merupakan hal yang krusial bagi anak untuk dapat meredam perilaku agresif yang dipelajari melalui modeling tayangan ”Smack Down” atau tayangan sejenis.
Sebagai penutup bagian kesimpulan, penulis ingin menekankan bahwa belajar sendiri ternyata mengandung bahaya yang besar terutama bila proses belajar itu terjadi dan berlangsung melalui tayangan media televisi. Apalagi jika proses belajar itu minim peran keterlibatan guru/guidance/orang tua sebagai sumber informasi pendamping si pembelajar (anak).

Penggunaan Media Visual (Gambar) dalam Pembelajaran Anak Hiperaktif

2011-12-24T21:55:00.000-08:00

Penggunaan Media Visual (Gambar) dalam Pembelajaran Anak Hiperaktif
1. Pelaksanaan Pembelajaran
Dari hasil penelitian Erianawati (2005) kurikulum bagi anak hiperaktif dititik beratkan pada pengembangan kemampuan dasar, yaitu :
a. Kemampuan dasar kognitif b.Kemampuan dasar bahasa/komunikasi
c. Kemampuan dasar bina diri d. Sosialisasi
Apabila kemampuan dasar tersebut dapat dicapai oleh anak dengan mengacu pada kemampuan anak yang sebaya dengan usia biologi/kalendernya, maka kurikulum dapat ditingkatkan pada kemampuan pra akademik dan kemampuan akademik, meliputi kemampuan: membaca, menulis, dan matematika (berhitung).
Dalam proses pembelajaran anak hiperaktif Erianawati (2005) menyebutkan kondisi ruangan yang dijadikan tempat berlangsungnya proses pembelajaran juga harus diperhatikan, guru harus menciptakan kondisi seefektif dan senyaman mungkin, ruangan yang digunakan tidak terlalu banyak rangsangan (alat-alat belajar, penempatan atau tata ruang belajar dan penataan struktur ruang, ventilasi dan penerangan yang cukup).
Berdasarkan penelitian Erianawati (2005) dalam membelajarkan anak hiperaktif digunakan sistem pembelajaran lovaas one on one (pembelajaran satu guru satu murid) yang didasari oleh model perilaku kondisioning operant (Operant Conditioning) dimana efektifitas pengajaran berkaitan dengan kontrol terhadap antecedent/perilaku yang lalu dan konsekwensi. Yaitu dengan memberikan reinforcement yang positif sebagai kunci dalam merubah perilaku. Sehingga perilaku yang baik dapat terus dilakukan, sedangkan perilaku buruk dihilangkan (melalui time out, hukuman, atau dengan kata “tidak”). Dalam teknisnya program loovas (Discrete Trial Training/DTT dari Lovaas) ini terdiri dari 4 bagian, yaitu: Stimuli dari guru agar anak berespons, respon anak, konsekwensi, dan berhenti sejenak dilanjutkan dengan perintah selanjutnya.
Sedangkan metode yang digunakan dalam pembelajaran anak hiperaktif adalah metode yang memberikan gambaran konkrit tentang “sesuatu”, sehingga anak dapat menangkap pesan, informasi dan pengertian tentang “sesuatu” tersebut. Untuk itu sangat penting dalam membelajarkan anak hiperaktif dengan menggunakan media, terutama media visual (gambar), karena dengan gambar- gambar itu anak lebih mudah belajar memahami.
Media visual (gambar) itu mencakup gambar benda, gambar warna, gambar bentuk, gambar huruf, gambar angka dan gambar kata kerja. Kegiatan pembelajaran anak hiperaktif dengan menggunakan media visual gambar, meliputi:
1) Identifikasi Benda
Materi yang diajarkan adalah menunjuk dan menyebutkan gambar. Media yang digunakan adalah foto dari berbagai benda, dan kartu gambar. Proses/Prosedur pembelajarannya dilakukan dengan identifikasi gambar, gambar diletakkan di meja di depan anak. Persiapkan perhatian dan beri perintah “Tunjuk … (nama benda gambar tersebut)”. Prompt (bantuan/arahkan) anak untuk menunjuk gambar tersebut dan beri reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Selain Identifikasi gambar anak juga melabel gambar, duduk di kursi berhadapan dengan anak . persiapkan perhatian dan beri sebuah gambar. Katakan “Ini apa?” Prompt (bantuan/arahkan) anak untuk melabel (menyebutkan nama benda-benda) gambar tersebut dan beri reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
2) Mencocokkan (Matching)
Materi yang diajarkan adalah mencocokkan gambar. Media yang digunakan adalah benda-benda dan gambar yang identik, kartu huruf, benda berwarna, kartu angka, dan berbagai bentuk. Proses/Prosedur pembelajaran: letakkan benda (benda-benda) pada meja di hadapan anak. Beri sebuah benda yang cocok/sesuai dengan salah satu benda di hadapan anak dan berikan perintah “Samakan”. Prompt (bantu) anak untuk meletakkan benda yang diberikan di atas atau di depan benda yang cocok/sesuai, dan beri reinforcer (hadiah/pujian). Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
3) Identifikasi warna
Materi yang diajarkan adalah mengidentifikasi gambar-gambar dan melabel (menyebutkan nama) benda-benda dan gambar-gambar. Media yang digunakan adalah kertas warna dan benda-benda berwarna. Proses/Prosedur pembelajaran dengan identifikasi warna dengan cara meletakkan bahan-bahan berwarna di meja di hadapan anak. Persiapkan perhatian dan katakan “Tunjuk … (nama warna)”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menunjuk warna yang benar dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Kemudian juga dilanjutkan dengan melabel warna, persiapkan perhatian dan perlihatkan sebuah benda berwarna. Katakan “Warna apa (ini)?”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk melabel warna yang dimaksud dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
4) Identifikasi Bentuk
Materi yang diajarkan adalah identifikasi bentuk dan melabel bentuk. Media yang digunakan adalah berbagai bentuk dan gambar. Proses/Prosedur pembelajarannya dengan identifikasi bentuk, letakkan sebuah bentuk (berbagai bentuk) pada meja dihadapan anak. Persiapkan perhatian dan katakan “Tunjuk … (nama bentuk)”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menunjuk bentuk yang benar dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Selain identifikasi bentuk proses pembelajarannya dengan melabel bentuk, duduk dikursi berhadapan dengan anak. Persiapkan perhatian dan perlihatkan sebuah bentuk. Katakan “Bentuk apa (ini)?”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk melabel bentuk yang dimaksud dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
5) Identifikasi Huruf
Materi yang diajarkan adalah identifikasi huruf dan melabel huruf. Media yang digunakan adalah kartu-kartu huruf. Proses/Prosedur pembelajarannya dengan identifikasi huruf, letakkan huruf (-huruf) pada meja dihadapan anak. Persiapkan perhatian dan katakan “Tunjuk … (nama huruf)”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menunjuk bentuk yang benar dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Selain identifikasi bentuk proses pembelajarannya dengan melabel bentuk, duduk dikursi berhadapan dengan anak. Persiapkan perhatian dan perlihatkan sebuah bentuk. Katakan “Huruf apa (ini)?”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk melabel bentuk yang dimaksud dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
6) Identifikasi Angka
Materi yang diajarkan adalah identifikasi angka dan melabel angka. Media yang akan digunakan adalah kartu-kartu angka. Proses/Prosedur pembelajarannya dengan identifikasi angka, letakkan angka (-angka) pada meja dihadapan anak. Persiapkan perhatian dan katakan “Tunjuk … (nama angka)”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menunjuk angka yang benar dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Proses pembelajaran selanjutnya dengan melabel angka, duduk dikursi berhadapan dengan anak. Persiapkan perhatian dan perlihatkan sebuah angka. Katakan “Angka (ber) apa (ini)?”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk melabel angka yang dimaksud dan reinforce responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
7) Identifikasi Kata Kerja
Materi yang diajarkan adalah identifikasi kata kerja, melabel kata kerja dan menirukan gambar. Media yang digunakan adalah foto/Gambar aktivitas orang. Proses/Prosedur pembelajarannya dengan identifikasi kata kerja, letakkan gambar aktivitas orang pada meja dihadapan anak. Persiapkan perhatian dan katakan “Tunjuk … (gambar aktivitas orang)”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menunjuk gambar yang benar dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Proses pembelajaran selanjutnya dengan melabel kata kerja, duduk dikursi berhadapan dengan anak. Persiapkan perhatian dan perlihatkan sebuah gambar. Katakan “Gambar apa (ini)?”. Prompt (bantu/arahkan) anak untuk melabel gambar yang dimaksud dan reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja. Kemudian persiapkan perhatian anak dan beri perintah “Berdiri … (perintahkan anak menirukan aktivitas dalam gambar). Prompt (bantu/arahkan) anak untuk menirukan aktivitas seperti dalam gambar, reinforce (beri hadiah/pujian) responsnya. Kurangi sedikit demi sedikit prompt hingga akhirnya tanpa promt sepanjang percobaan berikutnya dan berikan reinforce respons yang benar saja.
Dari penjelasan di atas kegiatan pembelajaran anak hiperaktif diatas meliputi tujuh kegiatan, media visual (gambar) yang digunakan berupa gambar benda, gambar warna, gambar bentuk, gambar huruf, gambar angka dan gambar kata kerja. Semua yang digunakan berupa media visual. Untuk itu penggunaan media visual sangat penting dalam proses pembelajaran khususnya bagi anak hiperaktif untuk memudahkan para siswa dalam memperoleh ilmu sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi kehiperaktifan mereka.

METODE PEMBELAJARAN YANG BAIK

2011-12-24T21:53:00.001-08:00

Dewasa ini, banyak orang tua yang bingung dengan cara guru melaksanakan pembelajaran di sekolah anak-anaknya karena caranya yang berbeda dengan cara yang diterapkan guru jaman dulu ketika orang tua sekolah. Ada yang tidak setuju ketika anak-anaknya diajak guru keluar kelas untuk memetik berbagai jenis daun, atau bercerita di bawah pohon rindang, atau memanen ikan sambil menghitung dan kemudian mengolah hasil tangkapannya. “Kok anak-anak hanya bermain saja, tidak belajar?” Begitu biasanya pertanyaan beberapa orang tua.

Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa belajar itu seharusnya hanya di ruang kelas, di mana anak-anak duduk tekun mendengarkan gurunya menjelaskan setiap mata pelajaran. Bahkan untuk pendalamannya, anak seharusnya diberi pekerjaan rumah (PR). Ternyata, banyak juga guru yang berpendapat demikian. Apakah benar bahwa seperti itulah metode pembelajaran yang baik? Bagaimanakah metode pembelajaran yang baik itu?

Metode pembelajaran yang baik seharusnya selaras dan mendukung pencapaian tujuan kurikulum yang baik. Di Indonesia, kurikulum sekolah harus selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 3 nomor 20 tahun 2003, yang pada intinya adalah mengamanat kepada setiap sekolah untuk melaksanakan pendidikan secara holistik dengan cara mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran yang baik bukan hanya mengembangkan aspek kognitif atau akademik saja, tetapi juga harus mampu membentuk manusia utuh (whole person) yang cakap dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan cepat berubah, serta mempunyai kesadaran spiritual bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan (the person within a whole) (Megawangi, Latifah, Dina, 2004).

Dengan demikian, orang tua dan guru harus menyadari bahwa metode pembelajaran yang baik harus mampu mengembangkan seluruh potensi anak secara holistik. Artinya, seluruh dimensi perkembangan anak dikembangkan. Perlu diketahui pula bahwa hasil studi mutakhir (Megawangi, dkk., 2004) menunjukkan bahwa seluruh dimensi perkembangan anak tersebut (fisik, sosial, emosi, dan kognitif/akademik) terjadi secara simultan dan terintegrasi; tidak masing-masing berdiri sendiri. Dengan kata lain, perkembangan salah satu aspek dipengaruhi oleh aspek yang lainnya. Sebagai contoh, anak yang perkembangan sosialnya kurang baik, cenderung tidak disukai oleh teman-temannya. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuannya dalam bekerja dan belajar kelompok dan membuat anak merasa tidak nyaman berada di lingkungannya. Akhirnya, proses belajarnya terganggu dan prestasi pun tidak baik.

Berdasarkan paparan di atas, maka sangat penting bagi para pendidik untuk menyadari pentingnya konsep pendidikan anak secara holistik, yaitu konsep pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi anak dan metode pembelajarannya disajikan secara terintegrasi dan menyenangkan bagi anak sehingga anak dapat terkembangkan berbagai potensinya secara simultan. Hal ini sesuai dengan pemikiran para pakar dan pendidik yang bergabung dalam NAEYC (National Association for the Education of Young Children) di AS (yang beranggotakan lebih dari 100.000 orang dari berbagai negara) yang menekannkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan konsep Developmentally Appropriate Practices (DAP) (Megawangi, dkk., 2004).

Metode pembelajaran yang sejalan dengan konsep DAP adalah metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Metode ini, selain sesuai dengan tahapan perkembangan anak, juga memperhatikan keunikan setiap anak. Metode pembelajaran dengan konsep DAP dianggap dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan gairah belajar anak-anak. Konsep DAP memperlakukan anak sebagai individu yang utuh (the whole child) yang melibatkan empat komponen, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sifat alamiah (dispositions), dan perasaan (feelings); karena pikiran, emosi, imajinasi, dan sifat alamiah anak bekerja secara bersamaan dan saling berhubungan. Dengan kata lain, metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran yang dapat melibatkan semua aspek ini secara bersamaan, sehingga perkembangan intelektual, sosial, dan karakter anak dapat terbentuk secara simultan (Megawangi, dkk., 2004).

Telah disebutkan bahwa pendidikan di sekolah seharusnya bertujuan untuk membangun manusia holistik. Agar tujuan itu tercapai, maka prinsip pendidikan harus mengacu kepada prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat mengarahkan proses pembelajaran secara efektif. Berdasarkan hasil studi pustaka dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga prinsip pembelajaran efektif bagi pendidikan terutama di tingkat dasar (Megawangi, dkk., 2004) :

Pembelajaran memerlukan pastisipasi aktif para siswa (belajar aktif). Motivasi belajar akan meningkat kalau siswa terlibat aktif (mempraktekan) dalam mempelajari hal-hal yang konkrit, bermakna, dan relevan dalam konteks kehidupannya.
Setiap anak belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda
Anak-anak dapat belajar dengan efektif ketika mereka dalam suasana kelas yang kondusif (conducive learning community), yaitu suasana yang memberikan rasa aman dan penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat.

Ketiga prinsip pembelajaran tersebut didukung oleh beberapa hasil riset otak yang mempunyai implikasi terhadap pendidikan. National Research Council (1999) dalam Megawangi, dkk. (2004) mengumpulkan dan mengkompilasikan berbagai hasil riset otak yang harus menjadi acuan bagi para pendidik agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Beberapa hasil riset tersebut adalah :

Proses belajar melibatkan seluruh dimensi manusia (tubuh, pikiran, dan emosi)

Faktor emosi sangat berperan dalam mempengaruhi sistem limbik otak yang dikenal sebagai otak emosi. Sistem limbik ini berperan dalam memfilter segala macam persepsi yang masuk. Apabila persepsi yang masuk berupa ancaman, ketakutan, kesedihan, maka bagian batang otak yang merupakan otak reptil (binatang) akan lebih berperan sehingga seseorang akan berada dalam modus bertahan atau menyelamatkan diri. Suasana di kelas tradisional yang kaku akan menurunkan fungsi otak menuju batang otak, sehingga anak tidak bisa berpikir efektif. Sedangkan dalam kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan bagian neo-cortex (otak berpikir), sehingga dapat mengoptimalkan proses belajar dan meningkatkan kepercayaan diri anak.

Informasi yang menarik dan bermakna akan disimpan lebih lama dalam memori, sedangkan informasi yang membosankan dan tidak relevan, akan mudah dilupakan.

Kaitan erat antara aspek fisiologi, emosi dan daya ingat mempunyai implikasi penting bagi proses belajar, yaitu : suasana belajar yang menyenangkan, melibatkan seluruh aspek sensori manusia (panca-indera), relevan atau kontekstual, dan yang terpenting, proses belajar harus memberikan rasa kebahagiaan.

Manusia akan lebih mudah mengerti kalau terlibat secara langsung dalam mengerjakannya, atau dengan ingatan spatial (bentuk atau gambar).

Hasil studi Lewis dan Schaos (1996) dalam Megawangi, dkk. (2004) menunjukkan bahwa suasana kelas yang kondusif akan mempunyai dampak yang positif motivasi dan kemampuan anak. Adapun ciri-ciri kelas yang kondusif sehingga membuat para siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, berani mencoba (risk-taker), dan menjadi pembelajar sejati adalah sebagai berikut :

Adanya pendidikan karakter secara eksplisit, sehingga akan terbentuk sikap anak yang saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab, dan sebagainya.
Adanya peraturan dan kode etik yang dibuat dengan kesepakatan seluruh kelas dan dipatuhi dengan baik.
Hubungan antar siswa saling mendukung, tidak terlihat adanya persaingan antar siswa yang tidak sehat.
Adanya rasa saling percaya dan saling menghormati antar siswa dan guru. Guru menghormati dan memperlakukan siswa dengan baik.
Guru berusaha mengenal siswa secara pribadi dan mengetahui keunikan masing-masing siswa.
Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan peluang berinisiatif bagi siswa dan memotivasi siswa untuk tertarik pada materi pelajaran.
Guru selalu siap untuk merencanakan kegiatan harian yang dapat menstimulasi seluruh dimensi perkembangan siswa.
Setiap siswa merasa bahwa keberadaannya sebagai anggota kelas diterima dan dihargai.
Setiap siswa merasa terlibat dalam pengambilan keputusan, dan para siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar.
Adanya kesempatan bagi para siswa untuk belajar dalam kelompok sehingga siswa dapat belajar bagaimana berinteraksi secara positif.
Iklim belajar yang menyenangkan; tidak ada tekanan dan beban yang berlebihan, tetapi siswa-siswa tercelup dalam kegiatan belajar secara intensif.
Iklim belajar yang memberikan peluang bagi siswa untuk membuat kesalahan sebagai bagian alami dalam proses belajar (tidak memvonis siswa yang belum menguasai pelajaran), sehingga para siswa bisa menjadi risk-taker, dan mempunyai motivasi untuk mempelajari hal-hal yang baru dan sulit.

Dari paparan tersebut di atas, maka kita sebagai orang tua dapat menilai apakah metode pembelajaran di sekolah anak-anak kita sesuai atau tidak dengan ketiga prinsip pembelajaran efektif ? Apakah proses pembelajarannya mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan hasil riset otak ? Apakah suasana kelasnya cukup kondusif bagi proses pembelajaran yang efektif ? Mengacu kepada indikator-indikator di atas, maka kita dapat menilai bagaimana praktek pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Sekarang kita dapat menilai apakah tindakan benar jika guru mempermalukan anak di depan kelas, memarahi atau bahkan menghukumnya? Hal ini dapat menyebabkan anak malu untuk mengungkapkan pikirannya di muka umum, dan menjadi tidak percaya diri. Selain suasana kelas yang tidak kondusif, sejak kecil anak-anak kita juga di “vonis” dengan adanya sistem ranking di kelas, sehingga ada istilah “mendapatkan ranking” (sepuluh besar) atau “tidak masuk ranking”. Sebagian besar anak kita sudah divonis bodoh sejak kecil karena hanya sedikit saja yang mendapat ranking. Terlebih jika anak sering dihukum dan dikritik oleh gurunya. Kondisi seperti ini akan membuat anak-anak kita menjadi individu-individu yang tidak memiliki rasa percaya diri atau malas untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Mungkin hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa kualitas SDM Indonesia berdasarkan Human Development Index (HDI) cukup memprihatinkan? Jika banyak guru yang mengajar di kelas dengan suasana yang tidak kondusif, maka hal itu bukan semata kesalahan guru, tetapi merupakan kesalahan sebuah sistem pendidikan yang orientasinya kepada mengejar keberhasilan akademik, yaitu sistem yang mengejar target kurikulum sekolah dengan segenap jadwal tes harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Padahal menurut Megawangi, dkk. (2004), untuk anak-anak usia dini, yang terpenting adalah ditanamkan sikap agar anak selalu cinta belajar, bukan semata-mata harus bisa. Jika harus bisa (dengan mengadakan ulangan atau tes), suasana belajar menjadi penuh beban, sehingga otak limbik anak tertutup, yang akhirnya membuat anak tidak dapat mencapai potensi optimalnya. Nah, bagaimana pendapat Anda sekarang tentang metode pembelajaran anak Anda di sekolah? Apakah belajar itu harus selalu di ruang kelas dengan suasana yang membosankan? Apakah sekolah anak Anda sudah menerapkan metode pembelajaran yang baik? Silakan Anda menilainya. Referensi :

Megawangi, R; M. Latifah; W.F. Dina. 2004. Pendidikan Holistik : Aplikasi KBK untuk Menciptakan Lifelong Learners. Indonesia Heritage Foundation.

SILABUS DAN RPP BERKARAKTER

2011-12-24T21:42:00.000-08:00

Pendidikan karakter merupakan hal yang baru sekarang ini meskipun bukan sesuatu yang baru. Penanaman nilai-nilai sebagai sebuah karakteristik seseorang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Akan tetapi, seiring dengan perubahan jaman, agaknya menuntut adanya penenaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan di setiap pengajaran.
Penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan (embeded) ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan maksud agar dapat tercapai sebuah karakter yang selama ini semakin memudar.
Setiap mata palajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mapel yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
Distribusi penanaman nilai-nilai utama dalam tiap mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut:

Pendidikan Agama: Nilai utama yang ditanamkan antara lain: religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan, sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, dan adil.
Pendidikan Kewargaan Negara: Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, mengahrgai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
Bahasa Indonesia: Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis.
Ilmu Pengetahuan Sosial: Nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, kerja keras.
Ilmu Pengetahuan Alam: Ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, cinta ilmu
Bahasa Inggris: Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerja sama, patuh pada aturan sosial
Seni Budaya: Menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin, jujur, disiplin, demokratis
Penjasorkes: Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, mengahrgai karya dan prestasi orang lain
TIK/Ketrampilan: Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain.
Muatan Lokal: Menghargai kebersamaan, menghargai karya orang lain, nasional, peduli.

Bagaimana kesemuanya diaplikasikan? Setiap nilai utama tersebut dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran mulai dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, sampai dengan konfirmasi.
Bagian pertama adalah Eksplorasi, antara lain dengan cara:

Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber (contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, berfikir logis, kreatif, kerjasama)
Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain (contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, kerja keras)
Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya (contoh nilai yang ditanamkan: kerjasama, saling menghargai, peduli lingkungan)
Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran (contoh nilai yang ditanamkan: rasa percaya diri, mandiri)
Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan (contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, kerjasama, kerja keras)

Bagian kedua adalah Elaborasi, nilai-nilai yang dapat ditanamkan antara lain:

Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna (contoh nilai yang ditanamkan: cinta ilmu, kreatif, logis)
Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis (contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis, saling menghargai, santun)
Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut (contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis)
Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif (contoh nilai yang ditanamkan: kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab)
Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar (contoh nilai yang ditanamkan: jujur, disiplin, kerja keras, menghargai)
Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok (contoh nilai yang ditanamkan: jujur, bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama)
Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok (contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama)
Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan (contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama)
Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik (contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama)

Dan bagian ketiga adalah konfirmasi, nilai-nilainya antara lain:

Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik (contoh nilai yang ditanamkan: saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis)
Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber (contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri, logis, kritis)
Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan (contoh nilai yang ditanamkan: memahami kelebihan dan kekurangan)
Memfasilitasi peserta didik untuk lebih jauh/dalam/luas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, antara lain dengan guru:

Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar (contoh nilai yang ditanamkan: peduli, santun);
membantu menyelesaikan masalah (contoh nilai yang ditanamkan: peduli);
Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi (contoh nilai yang ditanamkan: kritis)
Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh (contoh nilai yang ditanamkan: cinta ilmu); dan
Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif (contoh nilai yang ditanamkan: peduli, percaya diri).

Penanaman nilai inilah yang nantinya diharapkan akan menjadikan peserta didik menjadi lebih berkarakter.

Monggo yen ngresakaken langsung KLIK link dibawah ini mana yang anda mau.